Halal Bihalal Pemkab Pesawaran: Bupati Nanda Indira Tegaskan Larangan Rekrutmen Honorer Baru
Juniardi
PESAWARAN, sinarlampung.co– Bupati Pesawaran, Nanda Indira, memberikan peringatan tegas terkait tata kelola kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak lagi membuka pintu bagi penerimaan tenaga honorer baru, terutama yang mencatut nama kepala daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati Nanda dalam amanatnya saat memimpin Apel sekaligus Halal Bihalal Idulfitri 1447 H di Lapangan Pemkab Pesawaran, Senin 30 Maret 2026.
Waspadai Oknum Catut Nama Bupati
Bupati menekankan agar seluruh jajaran ASN maupun masyarakat tidak tergiur dengan iming-iming masuk menjadi tenaga kontrak melalui jalur tidak resmi.
”Kami tegaskan, tidak ada lagi penerimaan tenaga honorer. Jika ada pihak yang mengatasnamakan Bupati, hal tersebut tidak benar. Ini perlu disampaikan secara luas agar tidak ada masyarakat yang dirugikan,”tegas Nanda Indira di hadapan ratusan ASN.
Langkah ini diambil guna menjaga integritas dan disiplin tata kelola kepegawaian yang lebih ramping, sejalan dengan kebijakan nasional mengenai penataan tenaga non-ASN.
Selain menyoroti isu honorer, Bupati yang didampingi Wakil Bupati Antonius Muhammad Ali mengapresiasi dedikasi para ASN yang tetap menjaga ritme kerja selama bulan Ramadan. Ia berharap semangat ibadah di bulan suci dapat ditransformasikan menjadi etos kerja yang lebih responsif.
Pelayanan Publik: Seluruh unit kerja diminta memberikan pelayanan yang maksimal, cepat, dan responsif kepada masyarakat.
Kebersihan Lingkungan: Bupati menginstruksikan kegiatan gotong royong rutin setiap hari Jumat di seluruh perangkat daerah.
Efisiensi Kerja: Menekankan pola kerja yang lebih efektif menghadapi tantangan birokrasi ke depan.
Acara yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah, jajaran Staf Ahli, Asisten, hingga Camat dan pejabat administrator ini ditutup dengan sesi bersalam-salaman. Momen ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antar-elemen pemerintahan di Bumi Andan Jejama guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). (red)
