Bakar Ban di Gedung DPRD, Ratusan Mahasiswa Tuntut Wali Kota Metro Evaluasi 13 Program Unggulan
Juniardi
Kota Metro, sinarlampung.co – Suasana halaman Gedung DPRD Kota Metro mencekam setelah ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Metro dan BEM Universitas Dharma Wacana menggelar aksi unjuk rasa, Selasa (10/3/2026). Kepulan asap hitam dari pembakaran ban bekas menjadi simbol kekecewaan mahasiswa atas kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Metro.
Massa mendesak DPRD Kota Metro untuk menghadirkan Wali Kota Bambang Iman Santoso secara langsung guna memberikan penjelasan terkait realisasi 13 program unggulan yang dinilai jalan di tempat.
Koordinator aksi, Arda, dalam orasinya menegaskan bahwa demonstrasi ini adalah bentuk kontrol publik terhadap jalannya pemerintahan. Mahasiswa menuntut evaluasi total terhadap program-program yang telah dijanjikan kepada masyarakat.
Beberapa poin krusial dalam 13 tuntutan tersebut meliputi:
Infrastruktur: Realisasi program “Semua Jalan Mulus” dan perbaikan penerangan jalan umum (PJU).
Kesejahteraan: Peningkatan insentif bagi RT, RW, LPM, dan kader Posyandu.
Kesehatan & Ekonomi: Optimalisasi layanan RSUD/Puskesmas, bantuan modal UMKM, serta ketahanan pangan.
Sosial & Lingkungan: Penanganan banjir/drainase, ruang kreatif pemuda, serta kota layak anak dan lansia.
“Kami membawa tuntutan yang jelas. Pemerintah daerah harus segera mengevaluasi dan memaksimalkan program-program yang telah dijanjikan. Kami minta Wali Kota hadir langsung menjelaskan ini,” tegas Arda di atas mobil komando.
Ditemui Tiga Legislator
Hingga pukul 10.33 WIB, tensi massa sempat memanas karena dari total anggota DPRD Kota Metro, hanya tiga legislator dari Partai NasDem yang bersedia turun menemui demonstran. Ketidakhadiran pimpinan dan anggota dewan lainnya memicu pertanyaan mahasiswa terkait fungsi pengawasan lembaga legislatif tersebut.
Selain menuntut penjelasan Wali Kota, massa aksi juga mendesak DPRD Kota Metro untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus). Pansus ini diharapkan melakukan investigasi mendalam terhadap pengelolaan anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) serta kualitas pelayanan kesehatan di Kota Metro.
Mahasiswa menilai DPRD terkesan “tumpul” dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap eksekutif. Mereka menegaskan tidak akan membubarkan diri dengan puas sebelum ada komitmen nyata dari pihak legislatif untuk menghadirkan kepala daerah dan menindaklanjuti poin-poin investigasi yang diajukan.
Hingga berita ini diturunkan, ratusan mahasiswa masih bertahan di depan gedung parlemen dengan penjagaan ketat dari aparat kepolisian dan Satpol PP. (Red)
