Dekade Mandeg Tubaba: Mengapa Otonomi Daerah Ini Layak Dievaluasi Kembali ke Kabupaten Induk?

Oleh: Juniardi

Sepuluh tahun kepemimpinan Umar Ahmad di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) kerap dipuja melalui narasi arsitektur ikonik dan jargon puitis “Pulang ke Masa Depan.” Namun, saat tirai estetika itu disingkap, kita dihadapkan pada realitas yang getir: Tubaba sedang mengalami “Dekade Mandeg”. Di balik kemegahan beton Masjid Agung Baitus Shobur dan Sesat Agung, pondasi ekonomi daerah ini keropos dan gagal mandiri.

Otonomi daerah bukan sekadar memindahkan pusat administrasi atau membangun gedung-gedung estetik yang sedap dipandang kamera. Esensi pemekaran adalah kesejahteraan rakyat dan kemandirian fiskal. Jika setelah satu dekade sebuah daerah masih “menyusu” sepenuhnya pada pusat, maka pertanyaan radikal harus diajukan: Apakah Tubaba lebih baik dikembalikan ke Kabupaten Tulang Bawang (Tuba)?

1. Daerah yang Sulit Mandiri

Masalah fundamental Tubaba adalah ketiadaan “mesin uang” daerah yang kuat. Berdasarkan data realisasi APBD terbaru, struktur keuangan Tubaba menunjukkan ketergantungan kronis pada pemerintah pusat yang sangat mengkhawatirkan.

Komponen Anggaran (Estimasi 2024/2025). Pendapatan Asli Daerah (PAD) ± Rp54 Miliar, dan ini sangat rendah; tidak sampai 10% dari total pendapatan daerah.

Lalu Dana Transfer Pusat (DAU/DAK) ± Rp850 – Rp900 Miliar. Artinya napas daerah ini 90% bergantung pada “belas kasihan” Jakarta.

Kemudian rasio Belanja Pegawai menuju 40% – 50%. Artinya beban gaji birokrasi terus membengkak, menyisakan sedikit ruang untuk pembangunan desa.

Angka-angka ini membuktikan bahwa otonomi di Tubaba lebih banyak digunakan untuk menghidupi mesin birokrasi daripada membangun kekuatan ekonomi rakyat.

2. Pembangunan yang Tak “Mengenyangkan” Perut

Fokus pembangunan selama sepuluh tahun terakhir terlalu berat pada aspek fisik dan branding. Ikon wisata memang mempercantik wajah kabupaten, namun efek dominonya (multiplier effect) terhadap ekonomi kerakyatan sangat lemah.

Petani di pelosok desa masih bergelut dengan jalanan yang hancur saat mengangkut hasil bumi. Kekecewaan ini nyata dirasakan oleh masyarakat bawah. Bambang Sugiarto (Sarban), seorang tokoh masyarakat di Panaragan Jaya, dengan lugas menyindir kondisi ini:

“Kami tidak banyak menuntut. Yang kami harapkan hanya kepedulian nyata… Pemerintah seharusnya tidak hanya hadir dalam seremoni, tetapi benar-benar turun melihat kondisi rakyat kecil yang belum tersentuh perhatian.”

Jeritan serupa datang dari warga di wilayah utara dan pelosok yang melihat anggaran miliaran mengalir ke gedung-gedung molek, sementara jalanan mereka berubah menjadi “kubangan kerbau” setiap musim hujan.

3. “Brain Drain” dan Krisis Lapangan Kerja

Otonomi seharusnya menciptakan pusat ekonomi baru, namun di Tubaba, otonomi tampaknya hanya menciptakan pusat birokrasi baru. Minimnya industri pengolahan menyebabkan terjadinya brain drain. Anak muda terbaik Tubaba tetap harus merantau ke Jawa atau luar negeri karena di tanah kelahiran mereka, lapangan kerja formal hampir tidak tersedia bagi mereka yang bukan ASN atau honorer.

4. Logika Efisiensi, Jalan Pulang ke Kabupaten Induk

Jika dalam 10 tahun sebuah kabupaten gagal menunjukkan kemandirian fiskal dan APBD-nya justru mengalami kontraksi (menurun), maka esensi pemekaran tersebut patut dipertanyakan.

Menggabungkan kembali Tubaba ke Kabupaten Tulang Bawang (Tuba) adalah solusi rasional untuk: 

Penyusutan Biaya Birokrasi yaitu menghapus beban gaji Bupati, DPRD, dan puluhan SKPD yang menduplikasi fungsi kabupaten induk. 

Unifikasi Anggaran yaitu mengalihkan biaya operasional pemerintahan yang “gemuk” langsung ke perbaikan jalan poros dan subsidi pertanian.

 Kekuatan Wilayah yatiu menyatukan kembali potensi pertanian Tubaba dengan aksesibilitas Tuba untuk menarik investor industri pengolahan secara lebih masif.

Penutup

Era Umar Ahmad mungkin meninggalkan jejak seni yang indah, namun secara administratif dan ekonomi, Tubaba gagal bertransformasi menjadi daerah yang berdaulat. Sebuah daerah otonom tidak boleh hanya menjadi “etalase kosong” yang terlihat mewah dari depan namun keropos di dalam.

Sudah saatnya kita berhenti terpaku pada jargon dan mulai berhitung secara matematis. Jika otonomi justru memperpanjang rantai ketergantungan dan hanya memperkaya kelas birokrat baru, maka opsi “pulang” ke kabupaten induk adalah jalan keluar yang paling jujur bagi masa depan rakyat. *****