Dugaan SPJ Fiktif dan Sunat Dana BOK Guncang Puskesmas Segala Mider, Kapus dr. Destriana Bungkam?

Bandar Lampung, sinarlampung.co-Aroma ketidakberesan pengelolaan anggaran menyeruak dari Puskesmas Segala Mider, Bandar Lampung. Sang pimpinan, dr. Destriana, M.Kes., kini menjadi sorotan atas dugaan pemaksaan penandatanganan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif terkait dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

Tak hanya soal administrasi bodong, praktik “sunat menyunat” insentif tenaga kesehatan (nakes) hingga lingkungan kerja yang feodal diduga menjadi rahasia umum yang meresahkan pegawai di fasilitas kesehatan tersebut.

Berdasarkan penelusuran dan pengakuan sumber internal, modus operandi yang dijalankan tergolong rapi namun mencekik bawahan. Dana kegiatan lapangan atau insentif program awalnya ditransfer secara resmi ke rekening pribadi penanggung jawab program atau nakes.

Namun, uang itu hanya “numpang lewat”. Atas sepengetahuan Kepala Puskesmas, para pegawai diperintahkan menarik tunai uang tersebut dan menyetorkannya kembali secara utuh kepada bendahara Puskesmas.

“Dana yang masuk ke rekening kami dikembalikan semua secara tunai ke bendahara. Setelah itu baru dibagikan lagi, tapi jumlahnya tidak sesuai dan tidak transparan,”ungkap sumber terpercaya kepada media ini, Rabu 7 Januari 2026.

Tanda Tangan Rp400 Ribu Terima Rp100 Ribu

Indikasi korupsi paling mencolok terjadi pada pemotongan insentif yang bersumber dari pemerintah pusat. Para nakes dipaksa menandatangani kuitansi penerimaan penuh, namun realitas uang yang diterima jauh di bawah angka tersebut.

“Misalnya insentif Rp400 ribu, kami disuruh tanda tangan seolah menerima penuh, tapi yang kami terima cuma Rp100 ribu. Sisanya kami tidak tahu ke mana,” keluh sumber tersebut dengan nada kecewa.

Selain dugaan maling uang negara, gaya kepemimpinan dr. Destriana juga dikeluhkan menciptakan iklim kerja yang toxic (beracun, red). Terjadi praktik diskriminasi yang mencolok antara pegawai yang “disukai” dan “tidak disukai”.

Pegawai yang dekat dengan pimpinan mendapatkan kemudahan akses tanda tangan dan jadwal kegiatan yang banyak (yang berarti honor lebih). Sebaliknya, mereka yang kritis akan dipersulit dan dipinggirkan. Arogansi kekuasaan bahkan terlihat dari fasilitas fisik, di mana kamar mandi tertentu dikunci dan hanya boleh digunakan oleh pimpinan.

Terkait dugaan kandal ini, Kepala Puskesmas Segala Mider, dr. Destriana, enggan memberikan jawaban substansial melalui sambungan seluler. “Kalau urusan begini, jangan lewat telepon ya pak,” elaknya singkat, menutup ruang klarifikasi cepat.

Sorotan Pematank

Menanggapi kegaduhan ini, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pematank, Suadi Romli, angkat bicara tegas. Ia mendesak dr. Destriana segera memberikan klarifikasi terbuka agar isu ini tidak menjadi bola liar yang meruntuhkan kepercayaan publik terhadap pelayanan Puskesmas Segala Mider.

“Kami berharap kepala Puskesmas segera memberikan klarifikasi terkait persoalan ini, supaya tidak menimbulkan asumsi liar,” ujar Romli, Kamis 8 Januari 2026.

Lebih jauh, Romli menilai pengakuan para pegawai ini bisa menjadi pintu masuk bagi Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kepolisian maupun Kejaksaan, untuk melakukan penyelidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Jika memang ada indikasi penyimpangan, ini menjadi pintu masuk bagi APH untuk melakukan penelusuran agar tidak terjadi kerugian keuangan negara,” tegasnya.

Romli juga memberikan dukungan moral kepada para tenaga honorer dan pegawai yang menjadi korban “sapi perah” kebijakan atasan. “Kami berharap pegawai yang merasa dirugikan tidak takut membuka kebenaran, apalagi jika sampai dirugikan oleh oknum,” Ujarnya. (Red)