Pemkab Lampura Perkuat Integritas Lewat Sosialisasi Anti Korupsi Hakordia 2025
Tari Pratama
Lampung Utara, sinarlampung.co – Pemerintah Kabupaten Lampung Utara menggelar Sosialisasi Anti Korupsi dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Siger Setdakab itu menjadi upaya Pemkab memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih sekaligus meningkatkan kesadaran aparatur terhadap pencegahan korupsi.
Acara dihadiri Bupati Dr. Ir. Hamartoni Ahadis, M.Si, Forkopimda, Plt. Sekda Drs. Ahmad Alamsyah, M.M., Plt. Inspektur Martahan Samosir, S.STP., MPA, serta jajaran asisten, staf ahli, kepala dinas, dan pejabat di lingkungan Pemkab Lampung Utara.
Bupati bersama Kapolres AKBP Deddy Kurniawan, Kajari Edy Subhan, S.H., M.H., Plt. Sekda, dan Plt. Inspektur menegaskan bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan sinergi kuat antar lembaga. Pemkab menekankan pentingnya sistem kerja yang jujur, transparan, dan akuntabel agar pelayanan publik semakin berkualitas dan berpihak pada masyarakat.
Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa integritas harus menjadi nilai dasar setiap aparatur. “Budaya kerja yang jujur, transparan, dan akuntabel adalah syarat utama untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik,” ujarnya.
Ia menambahkan, pencegahan korupsi bukan hanya kewajiban hukum, tetapi komitmen moral untuk menjaga amanah serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Sebagai bentuk apresiasi atas sinergi pencegahan korupsi, Pemkab Lampung Utara menyerahkan penghargaan kepada Kejaksaan Negeri Lampung Utara. Kejari juga memberikan piagam penghargaan kepada Pemkab sebagai bentuk penghormatan atas komitmen memperkuat integritas birokrasi.
Pertukaran apresiasi tersebut menjadi simbol penguatan kerja sama dalam mendorong tata kelola yang bersih dan berkeadilan.
Pemkab berharap momentum Hakordia dapat memperluas gerakan anti korupsi di seluruh perangkat daerah, sehingga budaya integritas semakin tertanam dalam setiap proses pelayanan publik.
Edukasi pengawasan internal dan pendampingan aparatur akan terus diperkuat agar tata kelola pemerintahan semakin kredibel dan memperoleh kepercayaan penuh dari masyarakat. (*)
