Diduga Ulah Bank BRI, Sejumlah Siswa di Karang Pucung Tak Bisa Cairkan Dana PIP

Lampung Selatan, sinarlampung.co – Sejumlah siswa di Desa Banjarsari, Kecamatan Way Sulan, Lampung Selatan, gagal mencairkan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) lantaran terlambat mendapat informasi dari pihak bank. Akibatnya, dana bantuan yang seharusnya diterima siswa dikabarkan telah dikembalikan ke kas negara.

Kondisi ini dikeluhkan para orang tua penerima manfaat, terutama dari keluarga kurang mampu yang sangat bergantung pada dana tersebut untuk menunjang kebutuhan pendidikan anak.

“Saya kecewa sekali, anak saya tidak jadi menerima dana PIP karena kami tidak tahu kalau uangnya sudah cair. Tahu-tahu sudah dikembalikan ke pusat,” ujar Waluyo, salah satu orang tua penerima bantuan, Selasa (8/10/2025).

Diduga Kurang Sosialisasi

Belum ada keterangan resmi dari pihak Bank BRI Karang Puncung terkait penyebab keterlambatan informasi pencairan dana tersebut. Namun, sejumlah pihak menduga hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan lemahnya koordinasi antara pihak bank, sekolah, serta dinas pendidikan.

Beberapa warga menyebut, pemberitahuan dari pihak bank tidak tersampaikan dengan baik ke sekolah maupun ke penerima bantuan. “Kami berharap bank lebih aktif memberi tahu, karena banyak orang tua yang tidak paham prosedurnya,” kata salah satu warga lainnya.

Masyarakat Minta Penjelasan

Warga dan penerima PIP meminta pihak bank segera memberikan klarifikasi resmi dan mencari solusi agar kejadian serupa tidak terulang. Mereka juga berharap dana bantuan yang telah dikembalikan bisa kembali diproses pencairannya.

“Kami minta ada solusi, jangan sampai anak-anak yang berhak malah tidak dapat karena kesalahan informasi,” ungkap seorang tokoh masyarakat setempat.

Harapan Perbaikan

Masyarakat berharap agar dinas pendidikan, pihak sekolah, dan bank dapat memperbaiki koordinasi serta sistem informasi penyaluran dana PIP. Sosialisasi yang lebih masif dan sistem notifikasi yang jelas dinilai penting agar penerima manfaat tidak lagi dirugikan.

Kasus ini diharapkan menjadi evaluasi bagi semua pihak terkait agar distribusi bantuan pendidikan dapat berjalan lebih transparan dan tepat sasaran di masa mendatang. (Red)