Tangis Haru Sri Mulyani Angkat Kaki dari Kemenkeu
Tari Pratama
Jakarta, sinarlampung.co – Suasana haru menyelimuti acara perpisahan Sri Mulyani dengan jajaran pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Selasa (9/9/2025). Tangis, tepuk tangan, hingga salam perpisahan mengiringi kepergian Menteri Keuangan yang telah mengabdi lebih dari satu dekade itu.
Sri Mulyani resmi menyerahkan jabatannya kepada Purbaya Yudhi Sadewa, yang ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan baru. Dalam pidato perpisahannya, Sri Mulyani menyampaikan permohonan maaf sekaligus pesan kepada seluruh pegawai Kemenkeu.
Usai acara pelepasan di Aula Mezzanine, Gedung Djuanda 1, ratusan pegawai langsung menyambut Sri Mulyani saat ia berjalan meninggalkan ruangan. Suasana kian emosional ketika pegawai berebut bersalaman, berfoto, hingga memberikan bunga kepada mantan Managing Director Bank Dunia itu.
Puncak perpisahan terjadi ketika pegawai Kemenkeu menyanyikan lagu Bahasa Kalbu yang dipopulerkan Ruth Sahanaya dan Titi DJ. Sri Mulyani tampak tak kuasa menahan air mata. Ia beberapa kali menyeka wajahnya dan bersandar di bahu sang suami, Tonny Sumartono. Isak tangis pegawai pun pecah, menambah suasana haru.
Sri Mulyani sendiri telah menorehkan sejarah panjang di Kemenkeu. Ia pertama kali menjabat Menteri Keuangan pada 2005–2010 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian dipercaya kembali oleh Presiden Joko Widodo sejak 2016, dan berlanjut hingga masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebelum berakhir pada 8 September 2025.
Di tengah momen perpisahan ini, Presiden Prabowo Subianto juga melakukan perombakan Kabinet Merah Putih. Selain Sri Mulyani, empat menteri lain diganti, yakni Menko Polhukam Budi Gunawan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Kadir Karding, Menpora Dito Ariotedjo, dan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi.
Selain itu, Presiden Prabowo juga menunjuk seorang menteri baru untuk memimpin Kementerian Haji dan Umrah, lembaga baru yang dibentuk setelah peningkatan status Badan Penyelenggara Haji berdasarkan undang-undang yang disepakati pemerintah bersama DPR. (*)
