Dugaan Penyimpangan Proyek Instalasi Air Bersih, Ketua Komisi II DPRD Tubaba Akan Panggil Dinas Kesehatan

Tulang Bawang Barat, sinarlampung.co – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) akan memanggil Dinas Kesehatan setempat untuk membahas polemik proyek pembangunan instalasi air bersih di Puskesmas Mercu Buana senilai Rp140 juta. Proyek ini menjadi sorotan karena CV. Napal Putih, pemenang non tender, diduga tidak memenuhi syarat kualifikasi.

Sudirwan, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tubaba, berjanji dalam waktu dekat akan memanggil pihak Dinas Kesehatan setempat untuk rapat dengar pendapat terkait dugaan persekongkolan proyek tersebut.

“Kemungkinan waktu dekat dinas kesehatan akan kita panggil terkait oknum DPRD,” Katanya Via WhatsApp Kamis (28/8/2025) 

Terpisah, Ferry Dermawan plt Kepala bidang yankes Dinas Kesehatan kabupaten tubaba saat dimintai tanggapannya melalui pesan Whatsappnya enggan berkomentar. 

Sebelumnya, proyek pembangunan instalasi air bersih di Puskesmas Mercu Buana, Tulang Bawang Barat, senilai Rp140 juta, menjadi sorotan. CV. Napal Putih, pemenang non tender yang ditunjuk Dinas Kesehatan setempat, diduga tidak memenuhi syarat kualifikasi.

Penelusuran menunjukkan, perusahaan ini baru mengantongi Sertifikat Badan Usaha (SBU) PL005 sekitar dua bulan sebelum ikut non tender. Artinya, CV. Napal Putih tidak memiliki rekam jejak pekerjaan konstruksi dalam empat tahun terakhir sebagaimana ketentuan.

Kejanggalan lain muncul dari alamat perusahaan. Data di LPSE Tulang Bawang Barat berbeda dengan alamat yang tercatat dalam SBU PL005 di LSBU Askonas.

Tak hanya itu, Wakil Direktur CV. Napal Putih, Herdika Way Saputra, disebut merangkap jabatan sebagai penanggung jawab di CV. Zikri Alam Perdana. Sedangkan persero komanditer CV. Napal Putih, Ertan Sumarni, juga tercatat sebagai penanggung jawab di CV. Dhoni Karya. Praktik ini melanggar PP No. 5 Tahun 2021 dan UU No. 5 Tahun 1999.

Rangkaian dugaan ini memunculkan pertanyaan soal kemungkinan adanya persekongkolan antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), panitia pengadaan, dan CV. Napal Putih. Jika benar, hal tersebut dapat mengarah pada tindak pidana korupsi karena berpotensi menguntungkan pihak tertentu secara melawan hukum.

Kasus ini menuntut investigasi lebih lanjut. Jika terbukti ada pelanggaran, pihak terkait harus diminta pertanggungjawaban. (Sudirman)