Awal yang Baik, Penyerapan Belanja APBN Lampung Januari 2024 Tumbuh 38,43%

Bandar Lampung – Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung Kementerian Keuangan melaporkan kinerja penyerapan belanja APBN 2024 Lampung berjalan baik di awal tahun 2024 .

Dalam laporannya disebutkan bahwa ada peningkatan penyerapan belanja negara yang tumbuh signifikan dan terakselerasi cukup baik dibanding periode yang sama pada tahun lalu.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Januari 2024 tercatat mencapai Rp2.495,26 miliar atau 7,88% dari pagu atau tumbuh signifikan 38,43% dibandingkan tahun 2023. Sedangkan, dari sisi realisasi Pendapatan Negara dan Hibah tercatat Rp630,76 miliar atau 5,64% dari target.

Kinerja Belanja Negara sampai dengan 31 Januari 2024 tumbuh positif sebesar 38,43% (yoy). Kinerja ini didorong oleh realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp343,22 miliar atau tumbuh 42,54% (yoy) dan realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp2.152,04 miliar atau tumbuh 37,80% (yoy).

Jika dirinci berdasarkan jenis belanja dari BPP yaitu terdiri dari realisasi Belanja Pegawai Rp227,30 miliar, Belanja Barang Rp95,62 miliar, Belanja Modal Rp20,31 miliar, dan Belanja Bantuan Sosial yang belum ada realisasi sampai dengan 31 Januari 2024. BPP didominasi oleh Belanja Pegawai dengan proporsi 66,22% terhadap total BPP.

Belanja Pegawai meningkat sebesar 16,33% (yoy) dengan realisasi terbesar pada Satker Kepolisian.

Belanja barang mengalami peningkatan signifikan sebesar 134,50% (yoy) didukung oleh realisasi persiapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, diantaranya Pembentukan Badan Ad Hoc pendukung serta Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik.

Belanja Modal tumbuh signifikan sebesar 340,25% (yoy) didorong progres pekerjaan kontraktual multi-years yang telah dibayarkan pada awal tahun 2024. Sedangkan, untuk realisasi Belanja Bantuan Sosial akan ditunaikan setelah tahap verifikasi data penerima dituntaskan.

Adapun khusus kinerja belanja berdasarkan fungsi, sebagian besar terakselerasi positif dengan pertumbuhan tertinggi pada fungsi pelayanan umum. Kinerja realisasi fungsi pelayanan umum pada bulan Januari 2024 meningkat signifikan sebesar 226,80% (yoy) yang didorong dari belanja pada satker Badan Pengawasan Pemilihan Umum yang meningkat sebesar 769,32% (yoy) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar 689,34% (yoy).

Dukungan APBN kepada APBD melalu TKD meningkat. Dari sisi TKD jika dirinci yaitu terdiri dari Dana Bagi Hasil Rp12,38 miliar, Dana Alokasi Umum Rp1.294,35 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp806,98 miliar, dan Dana Desa Rp38,33 miliar. Tumbuhnya penyaluran TKD Januari 2024 terutama didorong oleh adanya percepatan kinerja realisasi pada DAK Non Fisik dan Dana Desa dimana pada periode yang sama tahun 2023 belum terdapat realisasi untuk dua jenis TKD tersebut.

Realisasi DAK Non Fisik diantaranya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp731,99 miliar, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD Rp56,03 miliar, dan BOP Kesetaraan Rp18,95 miliar. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung sektor pendidikan melalui penyaluran DAK Non Fisik. ((iwa)