Keputusan Pemerintah Depo Pertamina Plumpang Yang Akan di Pindah

Jakarta (SL)-Pemerintah akhirnya memutuskan akan memindahkan atau merelokasi Depo Pertamina Plumpang ke lahan milik PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Lahan akan siap dibangun pada akhir 2024. Kemudian pembangunan memerlukan waktu dua sampai 2,5 tahun. Jadi butuh waktu 3,5 tahun.

Sementara untuk para korban, Pemerintah juga menyatakan akan merawat dan memastikan penyewaan rumah bagi masyarakat terdampak kejadian tersebut. “Kami akan membantu kehidupan mereka untuk beberapa bulan ke depan sampai ada kepastian lain,” kata Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

“Pemerintah telah memutuskan untuk merelokasi Depo Pertamina Plumpang ke Lahan milik PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo. Kami sudah merapatkan bahwa kilang Pertamina akan kami pindahkan ke tanah Pelindo,” lanjut Erick dalam rekaman video yang diterima wartawan Senin, 6 Maret 2023.

Menurut Erick, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak Pelindo. Lahan tersebut, akan siap dibangun pada akhir 2024. Kemudian pembangunan memerlukan waktu dua sampai 2,5 tahun. Sehingga, pihak terkait masih memiliki waktu kurang lebih 3,5 tahun.

“Karena itu, kami meminta dukungan dari pemerintah daerah maupun masyarakat. Terlebih relokasi ini merupakan upaya untuk melindungi masyarakat,” katanya.

Erick menjelaskan kebijakan relokasi juga mendapat dorongan dari Presiden Joko Widodo. Rencananya, pemerintah akan membuat buffer zone atau wilayah aman di sekitar kilang-kilang pertamina. “Tentu tidak hanya Plumpang, tapi ada di Balongan, Semarang,” kata dia.

Tetapi saat ini sebagai respons dari kejadian kebakaran akhir pekan lalu, Erick mengatakan pihaknya akan fokus pada perpindahan Depo Pertamina Plumpang yang jaraknya kurang lebih 50 meter dari pagar.

Dia berharap hal tersebut dapat menjadi solusi bersama bagi pemerintah daerah maupun masyarakat yang terdampak.”Upaya ini telah menjadi prioritas agar kejadian serupa tak terjadi kembali,” ujarnya.

Sebelumnya, Erick juga memimpin rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir, Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono, dan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.

Dalam pertemua tersebut, Erick meminta kepada semua pihak untuk melakukan rapat bersama jajarannya masing-masing. Tujuannya untuk memberikan solusi atas kebakaran yang terjadi di Terminal BBM Plumpang.

Selain merelokasi kilang milik Pertamina, melalui rapat tersebut Erick memutuskan untuk menanggung seluruh biaya pengobatan dan perawatan para korban kebakaran.

Pemerintah juga menyatakan akan merawat dan memastikan penyewaan rumah bagi masyarakat terdampak kejadian tersebut. “Kami akan membantu kehidupan mereka untuk beberapa bulan ke depan sampai ada kepastian lain,” ucapnya.

Korban jiwa akibat kebakaran Depo Pertamina Plumpang yang sebelumnya dilaporkan mencapai 17 orang, saat Ahad 5 Maret 2023, bertambah menjadi 19 orang. Keterangan ini berdasarkan data yang tercatat di Koramil 01 Koja. Korban luka-luka mencapai 49 orang dan warga yang mengungsi saat ini mencapai 579 orang.

Berikut korban meninggal akibat kebakaran Depo Pertamina Plumpang, dari data Posko Koramil 01 Koja:

1. Syaiful Anwar (Laki-laki, 21 tahun)
2. Rospita (Perempuan, 45 tahun)
3. Iis Ernayati (Perempuan, 26 tahun)
4. Ilyas (Laki-laki, 4 tahun)
5. Siti Aminah (Perempuan, 40 tahun)
6. Hadi (Laki-laki, 30 tahun)
7. Rahmad Syukur (Laki-laki, 50 tahun)
8. Rohani (Perempuan, 40 tahun)
9. Naila (Perempuan, 20 tahun)
10. Sumila (Perempuan, 75 tahun)
11. Ayub (Laki-laki, 45 tahun)
12. Yumiyati (Perempuan, 18 tahun)
13. Hardiyansyah (Laki-laki)
14. Evelina (Perempuan,50 tahun)
15. Nursaini (Laki-laki)
16. Ardiansyah (Laki-laki, 50 tahun)
17. Seluwidawati (Perempuan)
18. Trish Rhea Aprilita (Perempuan/12 tahun)
19. Syarif Hidayatullah (Laki-laki)

Kampung Tanah Merah Depo Pertamina Plumpang

Tanah Merah menjadi sebuah daerah yang belakangan banyak disorot, karena menjadi area yang terdampak langsung pada kejadian ledakan dan kebakaran Depo Pertamina Plumpang.

Dekatnya jarak area ini dengan fasilitas milik Pertamina menjadi pertanyaan banyak orang, yang seakan lupa pada masalah dan sejarah Kampung Tanah Merah yang sejak lama sudah ada.

Dihimpun dari berbagai sumber, Tanah Merah sebenarnya adalah daerah yang sudah ada di area Ibu Kota sejak sebelum tahun 1960-an. Daerah Tanah Merah sejak lama mengalami masalah surat kepemilikan lahan.

Pada era 1970-an, Pertamina kemudian membangun fasilitas depo dengan luas sekitar 14 hektare. Pendirian fasilitas tersebut juga terus menuai pro dan kontra meski akhirnya berhasil selesai dan beroperasi.

Tak lama kemudian datang pengembang secara resmi membangun proyek perumahan di area tersebut. Urusan administrasi dan legalitas kepemilikan lahan terus berlanjut, dan sempat menjadi hangat kembali saat kontestasi politik Pilkada Jakarta yang mempertemukan Basuki Tjahaja Purnama dengan Anies Baswedan beberapa tahun silam.

Gubernur Anies Baswedan secara resmi menyerahkan Izin Mendirikan Bangunan sementara dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sertifikat ini diserahkan langsung pada warga, dengan penetapan Keputusan Gubernur Nomor 878 Tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksana Penataan Kampung dan Masyarakat. Secara total sedikitnya ada 68 surat IMB Kawasan di 21 Kampung Prioritas.

Sifat IMB ini sementara dan berlaku kurang lebih tiga tahun, dengan pengurusan aspek legalitas yang terus diproses hingga selesai. Terbitnya IMB kemudian diharapkan jadi solusi atas fasilitas publik yang diharapkan warga, sebab mereka sudah tinggal sejak puluhan tahun. (Red)