Penghujung Tahun 2019 PUPR Lampung Selatan Baru Serap 52 % Anggaran Dari Program
Juniardi
Lampung Selatan (SL)-Hingga menjelang akhir tahun 2019, Dinas PUPR Lampung Selatan hanya mampu menyerap 52 persen anggaran, dari 100 persen anggaran. Untuk DPRD Lampung selatan akan mendorong PUPR untuk dapat maksimal dalam melaksanaan prograk kegiatan sesuai APBD 2019 di Lampung Selatan.
Hal itu terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama awak media, di aula Wahana Wisata Negeri Baru Resort Kalianda, Rabu (2/10/2019). Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung Selatan, Bowo Edi Anggoro menyatakan akan mendobrak Dinas PUPR. Fraksi PKS akan mendesak agar PUPR cepat merealisasikan kegiatan 2019 yang sudah diprogramkan
PKS mengaku prihatian berat dengan dinas tersebut, sudah dipenghujung tahun serapan APBD 2019 baru mencapai 52 persen. “Diwaktu yang semakin mempet ini kita akan dobrak PU-PR, bagaimana agar penyerapan itu ditahun ini minimal bisa 70-90 persen. Ini anehnya, kalau dulu merengek-rengek minta anggaran, kalau sekarang, sudah ada anggaran tapi tidak terealisasi,” kata Bowo Edi, dihadapan Focus Group Discussion (FGD) bersama awak media.
Dalam FGD itu selain Bowo Edi Anggoro tampak hadir M Akyas anggota komisi C, Andi Aprianto komisi D, Imam Rohadi komisi B, Dede Suhendar komisi A dan Lukman komisi C. Fraksi PKS memberikan catatan merah bagi Dinas PU yang dinilai kurang profesional dalam melaksanakan program kegiatan “Ini keprihatian berat, raport merah bagi eksekutif. Kita sudah sejak awal menekanakan saat pembahasan, eksekusinya tinggal eksekutif,” kata Bowo
Pihak PKS pun meminta kepada awak media untuk dapat membantu partai tersebut, dalam meningkatkan kinerja di legislatif dalam pola pengawasan dan penganggaran serta pembentukan peraturan daerah (Perda). “Media itu satu dari tiga faktor yang mendukung pembangunan yakni eksekutif, legislatif dan media. Oleh karenanya keberadaan media dapat meningkatkan kontrol efektif yang memiliki power,” tandasnya. (red/*)
