Proyek Lanjutan Sutet Kotabumi-Menggala-Tubaba, PLN Jamin Hak Masyarakat Dan Kompensasi Sesuai Aturan

Bandar Lampung (SL)-PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Tanjung Karang memastikan tidak ada kendala dan hambatan permasalahan kompensasi ganti rugi lahan dan ganti rugi tanah tumbuh yang dilintasi pemasangan jaringan kabel saluran udara tegangan tinggi (SUTET) di wilayah Tulangbawang Barat (Tubaba) Lampung, pada proyek lanjutan saluran litrik Kotabumi-Menggala-Tubaba.

Proyek penambahan daya listrik di wilayah itu, di penuhi agar tidak lagi adaa keluahan masyarakat terkiat pemadaman listrik. Karena jalur yang ada saat ini, tidak mampu memenuhi lebutuhan listrik ditiga wilayah itu. Sehingga dilakukan penambahan daya di jalur Sutet yang ada.

Hal ini di ungkapkan Sofyan Gunawan Anton, Bidang Lingkungan dan Hukum PT. PLN Tajung Karang Lampung, dalam sosialisasi bersama warga yang terkena dampak jalur SUTET di tiyuh (kampung) Tirta Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah (beberapa waktu lalu), Kami 18 Juli 2019.

Menurutnya Sofyan bahwa undang undang menjamin melindungi hak hak masyarakat. “Secara Hukum Terkait kompensansi kami yakin sudah selesai semua, karena tidak mungkin PLN akan membangun dan melanjutkan projek SUTET jika kompensasi terhadap warga terkena dampak tidak selesai,” kata Sofyan, melalui rilisnya kepada sinarlampung.com, Selasa, Juli 2019.

Namun, lanjutnya, persoalan ganti rugi di lapangan, kemungkinan terkendala akibat lahan yang berpindah hak. “Seperti pemilik sambung, ahli waris, atau ada pemilik lahan baru yang tidak memahami atau tidak mengerti aturan yang berlaku, atau mungkin juga ada pihak yang memberi masukan yang salah sehingga masyarakat terbawa dalam pemikiran yang salah,” ungkap Anton, yang juga disampaikan diacara sosialisasi tersebut kepada warga dan media serta unsur Forkopimda Tubaba.

Dijelaskan Anton, berdasar tanam tumbuh tersebut telah diatur dalam peraturan menteri ESDM tahun 1999 nomor 975 kepmentamben (Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi). Sementara saat ini yang berlaku permen ESDM nomor 27 tahun 2018 tentang, ketika PLN membangun jaringan listrik transmisi.

“Maka yang pertama PLN wajib memberikan tanah tapak towernya, kemudian mengkompensasi juga tanam tumbuh, yang berada pada ruang bebas yaitu tanah atau lahan yang berada persis di bawa jakur transmisinya, apapun tanam tumbuh yang berpotensi tinggi seperti pohon karet, kayu sengon dan lainnya,” ujar Anton.

Anton memastikan, kendala di lapangan yang terjadi disebagi kecil jalur waktu lalu, adalah kemungkinan besar akibat masyarakat tidak memahami aturan yang ada, dan juga kemungkingan pemilik lahan sambung tidak mengetahui bahwa pemilik awal sudah di beri kompensasi ganti rugi lahan sehingga ikut menuntut kompensasi ganti rugi lahan.

“Tapi, jika sampai ada pemilik lahan yang belum menerima kompensasi ganti rugi lahan, Maka PLN siap mengganti kompensasi dengan pembuktian dengan data data serti sertifikat lahan yaitu copy sertifikat lahan, copy KTP, dan copy peryataan, kemudian nanti akan kita cek dengan data base yang ada di pihak PLN bagian Proyek. Pasti akan jelas semuanya,” tegasnya.

Sofyan menambahkan, pihak PLN juga sudah berkali kali melakukan sosialisasi pekerjaan lanjutan pemasangan jalur SUTET di Kecamatan Tulang Bawang Udik, sosialisasi di gelar Tiyuh Gunung Timbul, Kecamatan Tumijajar. “Pihak PLN Tanjung Karang akan bertanggung jawab penuh terhadap sekuruh tanam tumbuh dan lahan masyarakat yang hingga kini belum diberikan kompensasi,” kata Sofyan.

Sofyan memastikan bahwa, kompensasi akan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan menteri dan juga peraturan pemerintah daerah setempat, itulah yang menjadi pijakan pihak PLN untuk melakukan ganti rugi atau kompensasi terkena dampak pemasangan jalur SUTET. “Semua itu juga sudah di sampaikan dihadapan warga dan unsur perwakilan anggota DPRD serta unsur Forkopimda,” katanya.

Perwakilan anggota DPRD Tulang Bawang Barat juga pernah meminta pihak PLN dan perusahaan untuk menyeleasikan Hak Hak masyarakat yang saat ini mungkin masih belum terbayar, secepatnya.

Sementara, R Sinaga, Kepala Operasional Penarikan Kabel Sutet, mengatakan bahwa dirinya agak aneh dengan adanya sekelompok masyarakat yang terkesan menghambat proses pekerjaan lanjutan Sutet itu. Karena, jalur yang sudah ada itu di bangun sejak tahun 2004-2005 lalu. “Karena kerap terjadi devisit aliran listrik, sehingga kerap padam lampu di wilayah Kotabumi-Tubaba-Menggala, maka pemerintah menambah daya, di jalur yang sama, mengisi jalur kanan tiang yang sudah ada,” kata R Sinaga.

Seharusnya, kata R Sinaga, masyarakat yang mungkin tidak tahu itu berterimakasih, dan ikut mensukseskan pekerjaan program pemerintah ini, agar tidak ada lagi keluhan soal pemadaman lampu listrik di tiga wilayah itu. “Jangan sampai masyarakat justru dirugikan karena ulah ulah oknum yang memprovokasi masyarakat, dan merugikan masyarakat itu sendiri,” katanya. (rls/jun)