KCD Lebak Sirojudin Akui Jabatannya Didapat Dari Jabatan Berpolitik, dan Tim Sukses?

Banten (SL)-Polemik terkait pengangkatan tiga guru SMKN 1 Kragilan yang dilantik menjadi pejabat struktural, terus menjadi sorotan publik. Protes petisi 97, dan ada aksi aksi demo LSM Lebak di depan Kantor Cabang Dinas (KCD) Lebak. Namun bagi guru yang dilantik hal itu menjadi lumrah karena hasil perjuangannya. Karena jabatan tidak lepas dari politik. Jika jauhi Politik pangkat tidak akan naik, dijauhi bahkan dimusuhi.

Hal itu dikatakan Sirojudin, yang merupakan salah satu guru turut dilantik menjadi Kepala Cabang Dinas (KCD) Lebak. Kepada sinarlampung.com dia mengatakan bahwa sebelum justru leboh parah. “Sebenarnya yang lebih parah pelantikan yang pertama. Teman saya bidang SKH, kayak pak Arkani sama dari kepala sekolah dan Wawan bidang SMK, kan sama dari pengawas,” katanya, ruang kerajnya.

Menurutnya, di Menpan RB itu, selama masih dalam satu rumpun tidak masalah dan golonganya memenuhi syarat, “Saya golongan 3D sudah memenuhi syarat. Kalau mau diungkit begitu akan lebih manjang lagi. Kenapa dulu sepi tidak ada pemberitaan. Kan ada tendensi berarti sama saya dan pak Arkani sama-sama Kepala Sekolah negeri di Kragilan.  Malahan pak Arkani jadi kepala bidang tapi dia,” katanya.

Kalau saya, lanjut Sirojudin, hanya Kepala Cabang Dinas tapi di ramein. “Kalau gugatan saya tercapai berarti yang lainnya gugur demi hukum. Tapi tidak di dalam surat Menpan RB itu yang di buat rame itukan di poin 3 tahun 2004 bulan 3. Padahal pada bulan 7 keluar lagi surat edaran bahwa guru boleh menjadi struktural. Selama itu masih dalam bidang pendidikan. Contohnya saya Perpustakaan, Pertanian atau OPD lain selain pendidikan itu tidak boleh,” terang Sirojudin, kini Kepala Cabang Dinas (KCD) Lebak.

Saat Sinarlampung.com menanyakan keterlibatan dirinya dalam Pilgub dan menjadi salah satu Tim suksesnya Wahidin Halim yang kini telah menjadi Gubernur Banten, Sirojudin membenarkan. “Kalau itu betul, tidak bisa saya pungkiri. Karena kalau tidak begini, coba lihat di Provinsi mana. Hampir di semua Propinsi yang namanya jabatan tidak lepas dari politik,” katanya.

Kalau lepas dari politik, “Ya mohon maaf, kalau kasi (Kepala Seksi red) ya kasi-kasi aja sepuluh tahun dan sampe pensiun ya kasi aja. Ya memang tidak bisa dipisahkan, apalagi sekarang ini. ya Jokowi ya Prabowo apa yang lepas dari politik. Semuanya kalau kita lepas dari politik kita dijauhi, dimusuhi. Pangkat kita gak naik-naik, gak bisa, kalau ada tunjukan sama saya,” katanya.

“Kalau dulu, iya karir, dari guru, kepala sekolah, pengawas berjenjang tapi di dalam satu dinas Pendidikan. Malah lebih parah dulu, yang jadi kepala dinas pendidikan latar belakangnya Pertanian, orang pasar. Jadi saya kedepan dengam dibantu media akan memajukan pendidikan di Kabupaten Lebak,” Kata Sirojudin

Sebelumnya ramai pemberitaan bahwa Pelantikan tiga guru SMKN 1 Kragilan menjadi pejabat struktural di lingkungan Pemprov Banten banyak menjadi cibiran para ASN di lingkungan pemprov Banten. Sebab menurut beberapa ASN, harusnya mereka yang tadinya pejabat fungsional kok tiba-tiba langsung bisa menjadi pejabat struktural. Karena perpindahan dari fungsional ke struktural mempunyai beberapa tahapannya.

“Guru itu kan merupakan fungsional, cara penilaian dan cara kenaikan pangkat atau golongan juga berbeda. Guru kenaikan pangkatnya atau golongan berdasarkan akriditasi. Bisa 2 tahun sekali mereka dapat kenaikan pangkat/golongan,” kata HS, salah seorang ASN Pemda Banten

Nah, kata Dia, jika mereka yang struktula berbeda. Karena harus reguler bisa empat tahun sekali. “Kalau kami yang di struktural kenaikan pangkatnya atau golongan secara reguler. Dimana kenaikan pangkat atau golonganya kami yang mengabdi menjadi staf di struktural itu empat tahun sekali. Padahal, pak Gubernur Wahidin Halim adalah birokrat tulen dan Pak Gubernur lebih tahu dan mengerti hal-hal seperti ini, jangan sebut nama ya om, inisial aja,” ujar HS.

Tapi, kata HS, dirinya tidak mau ikut berpolemik. “Saya tidak ikut dalam polemik ini ya. Itu semua terserah gubernur, semua itu yang pegang kebijakan gubernur. Ya sekarangkan jaman gubernurnya pak Wahidin Halim. ya terserah maunya pak Wahidin Halim lah. Kami ASN yang berada di struktural lingkungan Pemprov Banten hanya bisa menonton dan mengikuti saja kemana arah pak gubernur,” katanya. (ahmad suryadi)