
Pringsewu, sinarlampung.co – Penyelidikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pringsewu terkait pengelolaan dana hibah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 senilai sekitar Rp13 miliar yang diterima Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pringsewu dipastikan masih berlanjut. Penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak serta menelusuri dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut.
Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Pringsewu, Annas Huda, menegaskan bahwa penanganan perkara di tahap penyelidikan belum terhenti. “Proses penyelidikan masih berjalan dengan melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait serta dokumen-dokumen yang relevan dengan perkara tersebut,” kata Annas saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.
Sebelumnya, pada 19 Juni 2026, Annas juga telah membenarkan adanya penyelidikan terkait dana hibah Pilkada yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten Pringsewu kepada Bawaslu setempat. Berdasarkan informasi yang dihimpun, tim Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Pringsewu sempat turun ke sejumlah kecamatan sekitar 4 Juni 2026 untuk melakukan pengumpulan data dan bahan keterangan (puldata dan pulbaket).
Dua Kali Pemeriksaan Mantan Sekretaris Bawaslu
Perkembangan penelusuran juga terungkap dari keterangan Eko, mantan Sekretaris Bawaslu Kabupaten Pringsewu pada periode pengelolaan dana hibah tersebut. Eko membenarkan bahwa dirinya telah memenuhi panggilan Kejari Pringsewu sebanyak dua kali untuk dimintai keterangan.
Menurutnya, klarifikasi yang dimintai penyidik berkaitan dengan dokumen administrasi—termasuk Surat Keputusan (SK)—serta pendalaman Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas kegiatan dan penggunaan dana hibah. Eko menyatakan bersikap kooperatif apabila kembali dipanggil dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Pringsewu, H. Catur, membenarkan bahwa proses penyaluran dana hibah kepada Bawaslu difasilitasi melalui instansinya. Namun, ia menyatakan belum menerima surat panggilan maupun pemberitahuan resmi dari pihak kejaksaan terkait penyelidikan tersebut.
Tim redaksi juga berupaya meminta tanggapan dari Ketua Bawaslu Kabupaten Pringsewu, Suprondi, mengenai tata kelola dan pertanggungjawaban dana hibah dimaksud. Melalui pesan singkat WhatsApp, Suprondi menjawab, “Saya jawab apa ya, nanti aja Bang. Saya masih dalam perjalanan.” Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan lanjutan dari yang bersangkutan.
Berlanjutnya pemeriksaan saksi dan dokumen di Kejari Pringsewu membuat publik menanti transparansi terkait realisasi penggunaan anggaran hibah sekitar Rp13 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut—mulai dari kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana hingga validitas dokumen SPJ dengan realisasi di lapangan. (Red)
Catatan Redaksi: Sesuai Kode Etik Jurnalistik dan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), tahapan penyelidikan maupun pemanggilan pihak-pihak tertentu untuk dimintai keterangan belum merupakan pembuktian adanya tindak pidana, dan hingga kini belum terdapat kesimpulan resmi mengenai kerugian keuangan negara maupun pihak yang bertanggung jawab. Redaksi membuka ruang hak jawab, klarifikasi, serta keterangan resmi seluas-luasnya bagi Ketua dan jajaran Bawaslu Pringsewu, mantan sekretaris Bawaslu, Kesbangpol Pringsewu, maupun Kejari Pringsewu demi menjaga keberimbangan pemberitaan.