
Pringsewu, sinarlampung.co – Kontingen Kabupaten Pringsewu menghadapi persoalan serius menjelang bergulirnya Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2026 setelah sejumlah cabang olahraga mengeluhkan belum diterimanya seragam kontingen serta belum aktifnya BPJS Ketenagakerjaan atlet hingga masa pertandingan dimulai.
Kondisi di lapangan tersebut memicu sorotan terhadap tata kelola anggaran Porprov 2026 yang dipegang Dinas Pemuda dan Olahraga (Disporapar)—di mana alokasi seragam hanya meng-cover kurang dari separuh total 618 anggota kontingen, sementara pengurus KONI mengaku hanya bertindak sebagai fasilitator administratif dengan anggaran hibah terbatas.
Pengaduan mengenai kesiapan teknis di lapangan disampaikan oleh salah satu narasumber perwakilan cabang olahraga (cabor) kepada tim media. Narasumber tersebut mengungkapkan bahwa perlengkapan kontingen berupa kaus dan jaket belum didistribusikan kepada atlet, padahal sebagian pertandingan cabor sudah berlangsung dan prosesi pelepasan kontingen baru dijadwalkan pada hari Rabu.
“Enggak tahu siapa yang enggak jelas ini, Pak. Kaus, jaket saja sampai sekarang belum dibagi padahal cabor sudah ada yang tanding, acara pelepasan baru besok Rabu. Lalu BPJS Ketenagakerjaan untuk atlet sampai detik ini saja belum ada yang dibayarkan makanya atlet belum punya BPJS yang aktif,” ujar narasumber tersebut.
Ia juga menuturkan bahwa berdasarkan komunikasi yang dilakukan dengan sekretariat KONI, pembayaran premi BPJS Ketenagakerjaan disebut belum direalisasikan oleh pimpinan KONI. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran serius karena atlet dikhawatirkan terhambat atau bahkan tidak diizinkan tampil apabila jaminan perlindungan belum aktif. “Sampai atletku saja terancam enggak tanding karena belum aktif BPJS TK-nya, Pak,” imbuhnya.
KONI Sebut Anggaran Dikelola Disporapar dan Cakupan Seragam Terbatas
Saat dikonfirmasi pada Senin (16/11/2026), Sekretaris KONI Kabupaten Pringsewu, Rangga, menyatakan bahwa pihaknya hanya berperan sebagai fasilitator administratif pada gelaran Porprov 2026. Berdasarkan pendataan administrasi, kontingen Pringsewu tercatat berjumlah total 618 orang, terdiri atas 444 atlet dan 174 official.
“Secara administrasi jumlah atlet sah sebanyak 444 dan official 174. Perihal persiapan anggaran pada Porprov tahun 2026 Pringsewu dikelola oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. Secara kesiapan atlet Pringsewu sudah cukup siap,” ujar Rangga.
Ia menambahkan bahwa seluruh anggaran Porprov dikelola oleh Disporapar Kabupaten Pringsewu, bukan dihibahkan ke KONI. Menurutnya, skema tersebut turut memengaruhi ruang gerak organisasi karena dana hibah KONI tahun 2026 tergolong kecil untuk menunjang kebutuhan persiapan Porprov.
“Kendala pasti ada mengingat pengelolaan anggaran Porprov tidak dihibahkan ke KONI, sehingga anggaran hibah KONI 2026 yang sangat kecil,” katanya.
Pada konfirmasi lanjutan, Rangga merinci anggaran yang dikelola Disporapar meliputi Rp380 juta untuk biaya pelaksanaan, Rp160 juta untuk akomodasi, serta pengadaan seragam kontingen. Namun, ia mengakui seragam kontingen yang disiapkan Disporapar hanya mencukupi 200 atlet dan 62 official—atau total 262 orang dari 618 anggota kontingen yang terdaftar.
“Seragam kontingen yang disiapkan oleh Dispora hanya meng-cover 200 atlet dan 62 official,” ujar Rangga.
Alasan Bertahapnya BPJS dan Target Prestasi Kontingen
Terkait belum aktifnya jaminan BPJS Ketenagakerjaan, Rangga menjelaskan bahwa proses pendaftaran dilakukan secara bertahap per cabang olahraga. Ia menyebut keterlambatan berkaitan dengan banyaknya jumlah atlet serta kelengkapan data yang diminta pihak BPJS Ketenagakerjaan, sehingga pihaknya harus memilah atlet yang datanya dapat langsung diproses dan yang masih memerlukan perbaikan data.
Dalam hal koordinasi, Rangga menegaskan garis hubungan antara Disporapar dan KONI terbatas pada teknis pelaksanaan di lapangan, dan KONI tidak memiliki kewenangan mengajukan tambahan anggaran selain menyampaikan pandangan dan pertimbangan. Di tengah keterbatasan tersebut, KONI tetap mengupayakan pemenuhan kebutuhan dasar kontingen—mulai dari tempat menginap di anjungan hingga kelengkapan administrasi cabor—serta menargetkan peningkatan prestasi dari peringkat kelima pada Porprov 2022 menjadi peringkat keempat atau ketiga pada Porprov 2026 melalui peremajaan sarana prasarana tahun anggaran 2025 dan pemantauan pembinaan prestasi (binpres) berkelanjutan.
Hingga berita ini diturunkan, informasi yang dihimpun masih bersumber dari keterangan Sekretaris KONI Kabupaten Pringsewu dan pengaduan narasumber dari cabang olahraga terkait. Sesuai Kode Etik Jurnalistik dan prinsip keberimbangan (cover both sides), redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya bagi Disporapar Kabupaten Pringsewu,
Ketua KONI Kabupaten Pringsewu, maupun pengurus KONI lainnya agar penjelasan resmi terkait alokasi dan realisasi anggaran, distribusi seragam kontingen, serta kepastian aktivasi BPJS Ketenagakerjaan atlet dapat tersampaikan secara berimbang dan akurat kepada publik. (Red)