
Bandarlampung, sinarlampung.co – Rekomendasi resmi DPRD Kota Bandar Lampung yang lahir dari aspirasi mosi tidak percaya guru terhadap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SD Negeri 2 Talang, Hesti, terancam tidak berjalan setelah beredarnya surat perjanjian damai di tengah masyarakat. Kondisi tersebut menuai reaksi keras dari Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung yang menilai rekomendasi Dewan merupakan mandat pengawasan kelembagaan yang tidak bisa begitu saja dianulir oleh kesepakatan damai di atas kertas.
Alih-alih menindaklanjuti rekomendasi resmi lembaga legislatif tersebut, kemunculan surat perjanjian damai ini diduga digunakan sebagai jalan untuk mempertahankan situasi lama dengan dalih seluruh pihak telah sepakat berdamai. Hal itu memicu kritik karena Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bandar Lampung dianggap menempatkan surat kesepakatan damai di atas produk pengawasan resmi DPRD.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Faslah, menegaskan bahwa rekomendasi Dewan tidak bisa digugurkan oleh perjanjian damai. Menurutnya, rekomendasi DPRD adalah instrumen pengawasan kebijakan pendidikan daerah, bukan sekadar sengketa pribadi antara guru dan Plt Kepala Sekolah.
“Rekomendasi yang ditandatangani Ketua DPRD Bandar Lampung kok tidak dianggap. Rekomendasi DPRD itu untuk kepentingan pendidikan, bukan untuk didamaikan begitu saja. Kalau semua persoalan cukup dengan surat damai, untuk apa ada DPRD?” tegas Asroni.
Pertanyaan Publik Soal Inisiator dan Respons Kadisdikbud
Beredarnya salinan surat perjanjian damai tersebut ke tangan media dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) turut menimbulkan tanda tanya besar di tengah publik—terutama menyangkut pihak yang menginisiasi pembuatan surat serta apakah dokumen tersebut dibuat atas sepengetahuan dan persetujuan seluruh guru yang menyampaikan mosi tidak percaya.
Di sisi lain, Kepala Disdikbud Kota Bandar Lampung, Muhtadi A. Temenggung, dikabarkan justru mempertanyakan mengapa surat perjanjian perdamaian itu bisa sampai ke tangan media dan LSM. Sikap tersebut dinilai publik kian memperkuat pertanyaan mengenai transparansi penyelesaian polemik di SD 2 Talang sekaligus kepastian tindak lanjut atas rekomendasi DPRD.
Apabila surat perjanjian damai tersebut benar dijadikan alasan untuk tidak menjalankan rekomendasi DPRD, kondisi ini dikhawatirkan menjadi preseden buruk bagi fungsi pengawasan legislatif di Kota Bandar Lampung. Hingga berita ini diturunkan, publik masih menanti sikap tegas serta penjelasan terbuka dari Disdikbud Kota Bandar Lampung mengenai tindak lanjut rekomendasi Dewan. (Red)
Catatan Redaksi: Sesuai Kode Etik Jurnalistik dan prinsip keberimbangan (cover both sides), informasi mengenai latar belakang penerbitan maupun tujuan surat perjanjian damai tersebut masih memerlukan penjelasan resmi lebih lanjut. Redaksi membuka ruang hak jawab, klarifikasi, dan keterangan seluas-luasnya bagi Kepala Disdikbud Kota Bandar Lampung, Plt Kepala SD 2 Talang, perwakilan dewan guru, serta pimpinan DPRD Kota Bandar Lampung demi menghadirkan informasi yang utuh dan akurat kepada masyarakat.