
Kota Metro, sinarlampung.co – Kuasa Hukum Aliansi Petani Menggugat (APM) Kota Metro, Tommy Gunawan, S.H., merespons keras pernyataan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota (Pemkot) Metro, Zaki Mubaroq, terkait kesiapan menghadapi proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Tommy menegaskan, kesiapan pemerintah menghadapi gugatan tidak serta-merta membuktikan bahwa kewajiban hukum telah dipenuhi. Menurutnya, persoalan utama yang sedang diuji adalah pemenuhan kewajiban konstitusional pemerintah dalam memberikan keterbukaan informasi publik.
“Kesiapan menghadapi gugatan tidak serta-merta membuktikan kepatuhan terhadap hukum. Yang sedang diuji bukan keberanian pemerintah berperkara, melainkan pemenuhan kewajiban konstitusional atas keterbukaan informasi publik,” beber Tommy Gunawan saat dikonfirmasi melalui panggilan video, Kamis (19/11/2026).
Ia menilai, penjelasan Pemkot Metro mengenai kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan persoalan ganti rugi tidak relevan untuk menjawab pokok sengketa informasi yang sedang ditempuh APM.
“Kami meminta dokumen, bukan kompensasi. Dalil kewenangan ganti rugi tidak menjawab kewajiban memberikan informasi publik. Secara yuridis, argumentasi demikian merupakan non sequitur, yakni kesimpulan yang tidak mengikuti pokok persoalan. Jangan menggeser objek sengketa untuk menghindari perdebatan substansial.”
Terkait klaim penyerahan dokumen, Tommy mengingatkan bahwa setiap dalil harus disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan melalui prinsip onus probandi.
“Kalau Pemkot menyatakan seluruh kewajibannya telah dipenuhi, tunjukkan kesesuaian dokumen dan bukti penyerahannya. Jika ada informasi yang dikecualikan, tunjukkan dasar hukum serta hasil uji konsekuensinya. Klaim administratif tidak dapat menggantikan pembuktian yuridis,” terangnya.
Dorong Polisi, Kejaksaan hingga KPK Turut Mencermati
Tak hanya mempersoalkan keterbukaan informasi publik, Tommy juga mendorong lembaga pengawas dan aparat penegak hukum, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk mencermati persoalan tersebut sesuai kewenangan masing-masing.
“Kami mengajak aparat penegak hukum untuk turut mencermati persoalan ini secara objektif. Apabila ditemukan indikasi tindak pidana atau penyimpangan pengelolaan anggaran yang didukung bukti, Kepolisian dan Kejaksaan tentu memiliki ruang untuk menelaahnya. Demikian pula KPK, apabila terdapat indikasi tindak pidana korupsi yang termasuk dalam kewenangannya. Jangan sampai pengawasan baru menjadi perhatian ketika persoalan telah berkembang lebih jauh,” ungkap Tommy.
Ia menegaskan, pernyataan tersebut bukan tuduhan bahwa telah terjadi tindak pidana, melainkan dorongan agar setiap fakta dan dugaan diuji melalui mekanisme hukum yang sah.
“Prinsip nemo est supra leges mengingatkan bahwa tidak seorang pun berada di atas hukum. Jabatan memberikan kewenangan, bukan kekebalan dari pertanggungjawaban,” tambahnya.
Tommy Gunawan, S.H., yang juga menjabat Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPC PDI Perjuangan Kota Metro, kemudian menyampaikan pesan kritis kepada Pemkot Metro.
“Bagaimana pemerintah hendak meyakinkan rakyat bahwa kepentingan mereka diperjuangkan, apabila kejelasan dokumen publik saja harus ditempuh melalui sengketa panjang. Jangan sampai pemerintah lebih piawai menyusun pembelaan daripada membuktikan pelaksanaan kewajibannya.
Kami tidak mencari kesalahan pemerintah. Kami mencari kepastian hukum. Tetapi apabila dalam proses itu ditemukan pelanggaran, hukum tidak boleh berhenti hanya karena pihak yang harus bertanggungjawab adalah pemegang kekuasaan,” tegasnya. (*)