
Pesawaran, sinarlampung.co – Turunnya tim Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Lampung ke SMP Negeri 4 Kabupaten Pesawaran menjadi perhatian LSM Penjara Indonesia DPD Provinsi Lampung.
Kehadiran tim tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi kunjungan formalitas, tetapi mampu mengungkap berbagai persoalan yang sebelumnya menjadi sorotan masyarakat terkait pelaksanaan program revitalisasi gedung sekolah. Terlebih, dugaan persoalan serupa dinilai berpotensi tidak hanya terjadi di SMPN 4 Pesawaran.
Proyek revitalisasi yang diklaim menggunakan mekanisme swakelola dan disebut sebagai program aspirasi kini dipertanyakan. Sejumlah informasi dan dugaan temuan di lapangan memunculkan persoalan terkait transparansi pengelolaan dana P2SP, keterlibatan kepala sekolah, peran komite sekolah, hingga pihak yang sebenarnya mengendalikan pekerjaan fisik proyek.
Kepala Sekolah Diduga Tidak Kelola Dana P2SP
LSM Penjara Indonesia menyoroti dugaan bahwa kepala sekolah tidak menjalankan pengelolaan dana P2SP sebagaimana mestinya dalam mekanisme swakelola.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran, pelaksanaan pekerjaan, pengadaan material, hingga pengawasan kegiatan revitalisasi.
Jika program tersebut benar dilaksanakan secara swakelola, keterlibatan unsur sekolah, transparansi pengelolaan, serta pertanggungjawaban pelaksanaan harus dapat dibuktikan secara terbuka, bukan sekadar tercantum dalam administrasi proyek.
Komite Sekolah dan Masyarakat Diduga Tak Dilibatkan
Persoalan lainnya adalah dugaan tidak dilibatkannya komite sekolah dalam pelaksanaan kegiatan. Bahkan, pekerja yang berada di lokasi proyek disebut bukan berasal dari unsur komite maupun warga setempat.
Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian pelaksanaan proyek dengan mekanisme swakelola yang diklaim digunakan.
Masyarakat juga perlu mendapatkan penjelasan mengenai siapa tim pelaksana, bagaimana pembagian tanggung jawab, serta siapa yang memiliki kendali terhadap pekerjaan di lapangan.
Nama Pejabat Daerah Disebut dalam Persoalan Revitalisasi
Informasi yang berkembang juga menyebut adanya pernyataan kepala sekolah yang membawa atau mencatut nama oknum pejabat daerah di Kabupaten Pesawaran dalam persoalan revitalisasi tersebut.
Jika benar terdapat penyebutan nama pejabat dalam konteks pelaksanaan proyek, hal itu perlu diklarifikasi secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi adanya intervensi, perlindungan, maupun keterlibatan pihak tertentu.
LSM Penjara Indonesia menegaskan, penyebutan nama pejabat tidak boleh dijadikan alat untuk membangun tekanan, mengaburkan tanggung jawab, ataupun menghambat masyarakat dalam meminta penjelasan mengenai penggunaan anggaran negara.
Mahmuddin: Benang Kusut Swakelola Harus Dibuka, Bukan Ditutupi
Ketua LSM Penjara Indonesia DPD Provinsi Lampung, Mahmuddin, menilai persoalan revitalisasi SMPN 4 Pesawaran telah menjadi benang kusut yang harus segera diurai melalui pemeriksaan menyeluruh dan keterbukaan informasi.
“Kalau program ini benar-benar swakelola, harus jelas siapa yang mengelola uang P2SP, siapa yang melaksanakan pekerjaan, siapa yang mengawasi, dan mengapa komite serta masyarakat diduga tidak dilibatkan. Jangan sampai label swakelola hanya menjadi formalitas administrasi, sementara pelaksanaan di lapangan justru dikendalikan pihak lain,” tegas Mahmuddin.
Ia juga menilai, apabila program yang disebut sebagai aspirasi tersebut dalam pelaksanaannya diduga menyimpang dari prinsip swakelola, perlu ditelusuri apakah terdapat upaya yang disengaja untuk mengaburkan pelaksana sebenarnya dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
BPMP Lampung Diminta Periksa Lebih dari Satu Sekolah
LSM Penjara Indonesia berharap kehadiran BPMP Provinsi Lampung menjadi momentum untuk melakukan evaluasi secara objektif dan menyeluruh.
Mahmuddin meminta pemeriksaan tidak hanya berfokus pada SMPN 4 Pesawaran, tetapi juga menelusuri pelaksanaan program revitalisasi sekolah lainnya apabila ditemukan indikasi persoalan serupa.
Menurutnya, pemeriksaan perlu menyentuh aspek administrasi, aliran penggunaan dana P2SP, susunan tim pelaksana, proses pengadaan material, keterlibatan komite sekolah, hingga kesesuaian pekerjaan fisik dengan ketentuan program.
Dengan demikian, hasil pemeriksaan BPMP diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai pelaksanaan program revitalisasi sekaligus memastikan anggaran negara benar-benar digunakan sesuai peruntukannya. (Red)