
Pesawaran, sinarlampung.co – Kunjungan tim Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Lampung ke SMP Negeri 4 Pesawaran dinilai menjadi ujian penting bagi transparansi program revitalisasi sekolah. Bukan sekadar kunjungan, tapi momentum untuk menjawab satu pertanyaan yang terus bergulir di masyarakat: benarkah proyek ini dikerjakan secara swakelola?
Pertanyaan itu dilontarkan LSM Penjara Indonesia DPD Provinsi Lampung. Ketua DPD-nya, Mahmuddin, menyebut revitalisasi di SMPN 4 Pesawaran sudah menjadi benang kusut yang tidak bisa lagi ditutupi dengan dokumen administrasi.
“Kalau ini benar-benar swakelola, harus jelas siapa yang memegang uang P2SP, siapa yang mengerjakan, siapa yang mengawasi. Jangan sampai label swakelola hanya jadi formalitas, sementara di lapangan dikendalikan pihak lain,” ujar Mahmuddin, Jumat (20 November 2026).
Komite Diduga Tak Dilibatkan
Sorotan pertama LSM tertuju pada dugaan tidak dilibatkannya komite sekolah dan masyarakat. Informasi yang dihimpun LSM menyebut, pekerja yang berada di lokasi proyek diduga bukan berasal dari unsur komite maupun warga setempat.
Padahal, dalam skema swakelola, keterlibatan unsur sekolah dan masyarakat menjadi penanda utama. Jika pelaksana justru berasal dari luar struktur itu, publik berhak mempertanyakan siapa tim pelaksana, bagaimana pembagian tugas, dan siapa yang memegang kendali pekerjaan.
LSM juga menyoroti dugaan pengelolaan dana P2SP yang dinilai tidak dijalankan sebagaimana mekanisme swakelola. Menurut Mahmuddin, hal ini harus dibuktikan secara terbuka, bukan hanya lewat laporan di atas kertas.
Nama Pejabat Daerah Ikut Disebut
Persoalan kian sensitif setelah muncul informasi adanya penyebutan nama oknum pejabat daerah di Kabupaten Pesawaran dalam persoalan revitalisasi tersebut. Informasi itu disebut berasal dari pernyataan pihak sekolah.
LSM meminta hal tersebut diklarifikasi secara terbuka. Penyebutan nama pejabat, menurut Mahmuddin, tidak boleh menjadi alat untuk membangun tekanan, mengaburkan tanggung jawab, atau menghambat masyarakat meminta penjelasan atas penggunaan anggaran negara.
“Kalau ada nama pejabat yang dibawa-bawa, harus dijelaskan. Jangan dibiarkan menjadi kabut,” katanya.
Program Aspirasi, Pelaksanaan Dipertanyakan
Proyek revitalisasi ini diklaim sebagai program aspirasi dengan mekanisme swakelola. Namun, menurut LSM, justru di titik inilah dugaan penyimpangan muncul.
Jika program aspirasi dalam pelaksanaannya diduga menyimpang dari prinsip swakelola, maka perlu ditelusuri apakah ada upaya yang disengaja untuk mengaburkan siapa pelaksana sebenarnya dan siapa yang bertanggung jawab atas anggaran.
Mahmuddin menegaskan, persoalan ini bukan hanya soal SMPN 4. Ia menilai pola serupa berpotensi terjadi di sekolah lain jika tidak ada evaluasi menyeluruh.
BPMP Diminta Tak Berhenti di Formalitas
Karena itu, LSM Penjara Indonesia berharap BPMP Lampung tidak berhenti pada pemeriksaan administratif.
BPMP diminta melakukan evaluasi yang objektif dan berani mengungkap fakta lapangan, mulai dari aliran dana, pelaksana pekerjaan, hingga peran kepala sekolah dan komite.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya meminta konfirmasi kepada pihak SMPN 4 Pesawaran, BPMP Provinsi Lampung, dan pihak terkait lainnya. (Red)