
Tulangbawang, sinarlampung.co – Gerakan Masyarakat Peduli Tulang Bawang (Gempita) menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulang Bawang, Rabu (18/11/2026). Di hadapan sedikitnya seribuan massa, Gempita mendesak korps adhyaksa mengusut tuntas perkara pokok dugaan tindak pidana korupsi dana penyertaan modal serta dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Tulang Bawang Jaya (Perseroda).
Koordinator Lapangan (Korlap) Gempita, Andika, menyampaikan bahwa sebelum mendatangi Kejari Tulang Bawang, massa aksi juga telah menyambangi Kantor DPRD Tulang Bawang guna menyampaikan aspirasi permohonan pemberhentian Bupati Qudrotul Ikhwan terkait berbagai dugaan pelanggaran yang menjadi tuntutan masyarakat.
Dalam orasinya di depan Kantor Kejari, Andika menyatakan bahwa langkah awal kejaksaan yang telah menetapkan dan menahan Direktur PT Tulang Bawang Jaya berinisial NVM dalam perkara dugaan perintangan penyidikan (obstruction of justice) patut diapresiasi. Namun, menurutnya, langkah tersebut belum menyentuh substansi utama persoalan.
“Penahanan satu orang atas pasal perintangan penyidikan bukanlah garis finish. Masyarakat Tulang Bawang menuntut pengungkapan perkara pokok secara menyeluruh, transparan, dan tanpa tebang pilih,” tegas Andika.
Dalam aksi penyampaian pendapat di muka umum tersebut, Gempita melayangkan enam poin tuntutan kepada jajaran Kejari Tulang Bawang:
Meminta penyidik memeriksa seluruh jajaran direksi, komisaris, oknum pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulang Bawang, hingga pihak swasta yang diduga terlibat maupun menikmati aliran dana.
Menuntut Kejari bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membuka hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara secara terang kepada publik.
Mendesak penyidik melakukan pelacakan aset (asset tracing) serta penyitaan harta kekayaan pihak yang terbukti bertanggung jawab guna memulihkan kerugian keuangan daerah Kabupaten Tulang Bawang.
Mengingatkan aparat penegak hukum agar tetap tegak lurus pada aturan perundang-undangan dan tidak tunduk pada tekanan kekuasaan maupun lobi politik dari pihak mana pun.
Gempita menyatakan akan mengawal proses hukum secara berkelanjutan. Apabila dalam kurun waktu 7×24 jam belum terlihat perkembangan signifikan dalam penetapan tersangka perkara pokok, mereka menyatakan siap kembali turun dengan jumlah massa yang lebih besar serta melaporkan penanganan perkara ini ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Lawan korupsi, tegakkan keadilan di Tulang Bawang,” pungkas Andika menutup pernyataannya. (Red)
Catatan Redaksi: Sesuai Kode Etik Jurnalistik dan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), seluruh tuntutan maupun nama pihak yang disebutkan dalam aspirasi aksi unjuk rasa ini masih bersifat dugaan dan menunggu hasil proses hukum resmi dari aparat penegak hukum. Redaksi membuka ruang hak jawab, klarifikasi, maupun penjelasan seluas-luasnya bagi pihak Kejari Tulang Bawang, manajemen PT Tulang Bawang Jaya (Perseroda), Pemkab Tulang Bawang, DPRD Tulang Bawang, serta tokoh-tokoh yang disebut demi menjaga keberimbangan pemberitaan.