
Jakarta, sinarlampung.co – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Pengesahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan regulasi ini menjadi tonggak baru dalam sistem penegakan hukum nasional karena tidak lagi semata berorientasi pada pemidanaan badan pelaku (follow the suspect), tetapi memperkuat upaya perampasan dan pemulihan aset hasil kejahatan (follow the money dan asset recovery) guna mengembalikan kerugian negara maupun masyarakat.
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Setelah Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman membacakan laporan hasil pembahasan tingkat pertama, Puan menanyakan persetujuan seluruh fraksi yang hadir dan langsung disepakati menjadi undang-undang.
Salah satu terobosan krusial dalam undang-undang ini adalah penerapan mekanisme non-conviction based asset forfeiture—yakni perampasan aset melalui proses peradilan perdata/khusus tanpa harus menunggu putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap terhadap pelakunya dalam kondisi tertentu yang diatur undang-undang. Meski demikian, penerapan mekanisme tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku; proses pidana tetap berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sasar Korupsi, Narkotika, hingga Kejahatan Digital dan Investasi Bodong
Cakupan tindak pidana dalam UU Perampasan Aset tidak terbatas pada perkara korupsi. Regulasi ini turut menjangkau tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata dan bahan berbahaya, hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Selain itu, undang-undang ini menyasar kejahatan penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi maupun yang berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat, seperti skema investasi bodong dan penipuan perdagangan saham yang merugikan banyak korban.
Negara kini memiliki landasan hukum untuk merampas beragam bentuk kekayaan yang terkait kejahatan, meliputi:
Aset hasil tindak pidana yang telah dialihkan atau diubah bentuknya menjadi kekayaan lain;
Barang atau sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana;
Aset yang tidak diketahui pemiliknya (unclaimed assets);
Aset lain milik pelaku yang sah sebagai pengganti (substitute assets) apabila aset hasil kejahatan tidak ditemukan atau tidak dapat dieksekusi.
Perlindungan Pihak Ketiga dan Pengawasan Ketat Aparat
Di sisi lain, pembentuk undang-undang tetap menyertakan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah dan beritikad baik. Pihak ketiga yang merasa dirugikan diberikan hak untuk mengajukan keberatan melalui mekanisme pengadilan guna mencegah salah sita atau perampasan aset masyarakat yang tidak terkait tindak pidana.
Undang-undang ini juga mengatur pengawasan ketat terhadap penyidik maupun Jaksa Pengacara Negara (JPN) selama proses penelusuran hingga pengajuan perampasan aset. Habiburokhman menegaskan bahwa kewenangan besar dalam regulasi ini tidak boleh disalahgunakan.
“Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum,” tegas Habiburokhman dalam laporannya di rapat paripurna.
Untuk menjamin tata kelola yang transparan dan akuntabel, regulasi ini mengamanatkan pembentukan badan pengelola aset yang bertugas menangani penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, hingga pengembalian aset, yang dilengkapi sistem informasi terpadu serta pengawasan independen.
Rampung Usai Bahas 397 DIM dan Mengembang Jadi 74 Pasal
Dalam laporannya, Habiburokhman memaparkan bahwa Komisi III DPR RI telah merampungkan pembahasan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Dari proses pembahasan tersebut, substansi rancangan berkembang dari semula 67 pasal menjadi 74 pasal.
Sepanjang proses legislasi yang bergulir sejak 2025 hingga November 2026, Komisi III tercatat menggelar sedikitnya 87 kali rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama pakar, akademisi, serta elemen masyarakat sipil, disertai kunjungan kerja ke 15 provinsi yang menjangkau 46 daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi publik.
Dengan berlakunya UU Perampasan Aset, pemerintah dan aparat penegak hukum kini memegang instrumen legal yang lebih kuat untuk memiskinkan pelaku kejahatan dan memulihkan kerugian negara, dengan tetap menjunjung tinggi kepastian hukum serta perlindungan hak asasi warga negara. (Red)