
Lampungtengah, sinarlampung.co – Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah menetapkan empat orang tersangka sekaligus melakukan penahanan terkait dugaan tindak pidana korupsi proyek Peningkatan Ruas Jalan Buyut Ilir–Tanggul Angin Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Kabupaten Lampung Tengah. Proyek bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung Tengah dengan pagu anggaran Rp15 miliar dan nilai kontrak Rp14.935.000.000 tersebut dikerjakan oleh CV Gema Nusantara melalui metode e-purchasing.
Kejari Lampung Tengah “Tabuh Genderang Perang”, Proyek Jalan Rp14,9 Miliar Dinas BMBK Diselisik!
Penetapan tersangka dan penahanan dilakukan pada Jumat (20/11/2026) setelah penyidik mengantongi minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Penyidikan perkara ini bergulir berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejari Lampung Tengah Nomor PRIN-2789/L.8.15/Fd.2/09/2026 tertanggal 17 September 2026, yang telah melalui pemeriksaan terhadap 12 saksi serta penyitaan sejumlah dokumen pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan.
Dalam konstruksi perkara yang didalami penyidik, ditemukan indikasi penyimpangan pada tahapan pengadaan barang/jasa maupun pelaksanaan fisik di lapangan. Pada tahap pengadaan, penyidik mendalami dugaan pengondisian pemilihan penyedia melalui mekanisme e-purchasing. Sementara pada pelaksanaan pekerjaan, teridentifikasi ketidaksesuaian spesifikasi teknis dan volume pekerjaan dalam kontrak dengan kondisi riil di lapangan.
Berdasarkan peran dan keterkaitan masing-masing dalam proses pengadaan serta pelaksanaan proyek, keempat tersangka ditetapkan melalui Surat Penetapan Tersangka tertanggal 20 November 2026:
IH, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), berdasarkan surat nomor TAP-5122/L.8.15/Fd.2/11/2026.
HTS, selaku Pelaksana Pekerjaan, berdasarkan surat nomor TAP-5123/L.8.15/Fd.2/11/2026.
DEP, selaku pihak yang berperan dalam pengendalian pelaksanaan pekerjaan, berdasarkan surat nomor TAP-5124/L.8.15/Fd.2/11/2026.
ES, selaku Konsultan Pengawas, berdasarkan surat nomor TAP-5125/L.8.15/Fd.2/11/2026.
Pada hari yang sama, tim penyidik resmi menahan keempat tersangka dan menitipkan mereka di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Gunung Sugih sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.
Dari hasil pemeriksaan sementara, dugaan tindak pidana korupsi proyek peningkatan jalan tersebut memunculkan indikasi kerugian keuangan negara sebesar Rp6.744.764.246,90. Nilai kerugian tersebut setara dengan sekitar 45,16 persen dari total nilai kontrak proyek sebesar Rp14,935 miliar.
Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, Dr. Rita Susanti, S.H., M.H., menegaskan bahwa penanganan perkara ini merupakan wujud komitmen kejaksaan dalam mengawal keuangan negara serta memastikan pembangunan infrastruktur berjalan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
“Pembangunan bukan sekadar menyelesaikan pekerjaan secara administratif, tetapi harus memenuhi kualitas dan volume yang diperjanjikan serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Setiap rupiah uang negara adalah amanah rakyat yang wajib dijaga dan dipertanggungjawabkan. Kami berkomitmen menegakkan hukum secara profesional dan berintegritas. Uang negara harus dijaga, pembangunan harus berkualitas, dan manfaatnya harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tegas Rita Susanti.
Kejari Lampung Tengah memastikan seluruh rangkaian penyidikan dan penuntutan akan terus dijalankan secara profesional, objektif, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. (Red)
Catatan Redaksi: Sesuai Kode Etik Jurnalistik dan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), penetapan tersangka dan penahanan merupakan bagian dari proses penyidikan hukum yang masih berjalan hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Redaksi membuka ruang hak jawab, klarifikasi, maupun keterangan resmi dari para tersangka melalui kuasa hukumnya, pihak terkait, maupun instansi berwenang demi menjaga keberimbangan pemberitaan.