
Bandarlampung, sinarlampung.co – Kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung yang menjamin seluruh anak tetap memperoleh kursi di SMP Negeri meskipun tidak lolos Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 mulai menyisakan persoalan serius di aspek administrasi, Jumat (20/11/2026).
Sebanyak lebih dari 400 peserta didik yang diarahkan masuk ke sekolah negeri melalui skema penempatan tersebut diduga menghadapi ancaman tidak terakomodasi dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Apabila dugaan ini terkonfirmasi, kebijakan yang semula dirancang untuk mencegah anak putus sekolah berpotensi menimbulkan kerentanan status legalitas peserta didik di sistem pendidikan nasional.
Penerimaan siswa di satuan pendidikan negeri tidak sekadar menyangkut ketersediaan ruang belajar secara fisik, melainkan juga terikat pada ketentuan daya tampung rombongan belajar, legalitas penerimaan, serta validitas pendataan peserta didik. Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik terkait sejauh mana mekanisme penempatan ratusan siswa tersebut telah memperhitungkan rasio daya tampung dan regulasi pendataan yang berlaku sebelum kebijakan dijalankan.
Sebelumnya, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menegaskan bahwa tidak boleh ada anak di wilayahnya yang kehilangan kesempatan bersekolah akibat tidak lolos di sekolah pilihan dalam pelaksanaan SPMB. Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bandar Lampung, pemerintah daerah menyiapkan skema penempatan ke SMP Negeri terdekat dari domisili yang dinilai masih memiliki daya tampung.
“Jangan khawatir. Semua anak harus sekolah. Terutama anak dari keluarga yang tidak mampu dan belum diterima di sekolah tujuan, Pemerintah Kota mencarikan solusi agar tetap bisa bersekolah di SMP Negeri yang lokasinya paling dekat dengan tempat tinggal mereka,” kata Eva pada Kamis (2/7/2026) lalu.
Namun, komitmen membuka akses fisik ke ruang kelas dinilai belum cukup apabila tidak diiringi kepastian administrasi. Tanpa sinkronisasi data di Dapodik, ratusan siswa beserta orang tua dibayangi ketidakpastian status akademik, hak penerimaan bantuan pendidikan, hingga kelanjutan administrasi ujian dan kelulusan di masa mendatang.
Tim Itjen Kemendikdasmen Lakukan Penelusuran
Persoalan pendataan lebih dari 400 siswa di Bandar Lampung ini dikabarkan telah menarik perhatian pemerintah pusat. Tim dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) disebut telah turun ke lapangan untuk memeriksa dan menelusuri duduk persoalan sebenarnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah orang tua murid, tim pemeriksa Itjen Kemendikdasmen telah memanggil serta mewawancarai sejumlah pihak terkait guna mendalami mekanisme penempatan siswa dan kendala input data pada sistem Dapodik.
Hingga berita ini diturunkan, publik masih menanti keterbukaan informasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun Pemerintah Kota Bandar Lampung mengenai dasar hukum penempatan ratusan siswa tersebut, kesesuaian daya tampung riil sekolah tujuan, serta kepastian solusi agar seluruh peserta didik tercatat sah dalam Dapodik. (Red)
Catatan Redaksi: Sesuai Kode Etik Jurnalistik dan prinsip keberimbangan pemberitaan, informasi mengenai ancaman tidak terakomodasinya lebih dari 400 siswa dalam Dapodik serta pemeriksaan tim Itjen Kemendikdasmen masih memerlukan konfirmasi resmi lebih lanjut. Redaksi membuka ruang hak jawab, klarifikasi, maupun penjelasan resmi seluas-luasnya bagi Wali Kota Bandar Lampung, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, pihak sekolah terkait, serta Kemendikdasmen demi menghadirkan informasi yang akurat bagi publik.