
Bandar Lampung, sinarlampung.co – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung akan menggelar pengukuhan Dewan Pimpinan dan Dewan Pertimbangan Masa Khidmat 2026-2031 pada Rabu, 2 Desember 2026.
Pengukuhan yang dijadwalkan berlangsung di Grand Mercure Bandar Lampung tersebut mengusung tema “Menjaga Nilai, Membersamai Umat, Membangun Peradaban.”
Ketua Umum MUI Provinsi Lampung, Prof. KH. Moh Mukri, mengatakan pengukuhan tersebut menjadi penanda dimulainya amanah kepengurusan MUI Lampung untuk lima tahun ke depan.
“Pengukuhan ini menjadi penanda dimulainya amanah dan tanggung jawab para pengurus untuk menjalankan peran MUI dalam membimbing umat, menjaga nilai-nilai keagamaan, serta berkontribusi bagi pembangunan masyarakat dan daerah,” ujar Prof Mukri, Kamis (19/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan saat menerima kunjungan Kapolda Lampung Yustan Alpiani di kediamannya di Bandar Lampung.
Menurutnya, kegiatan tersebut rencananya akan dihadiri Ketua Umum MUI Pusat KH Anwar Iskandar, Gubernur Lampung, sejumlah pejabat pemerintahan, pimpinan lembaga, ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pengurus MUI kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.
Prof Mukri menjelaskan, susunan dan personalia Dewan Pimpinan serta Dewan Pertimbangan MUI Lampung Masa Khidmat 2026–2031 telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI Pusat Nomor Kep-118/DP-MUI/X/2026 tertanggal 27 Oktober 2026 atau 16 Jumadil Ula 1448 Hijriah.
Sementara itu, Sekretaris Umum MUI Provinsi Lampung, Prof. Syafrimen, menjelaskan tema pengukuhan tersebut menegaskan posisi ulama sebagai panduan umat sekaligus pentingnya menghadirkan nilai-nilai agama dalam seluruh aspek kehidupan.
Menurut Ketua Dewan Pendidikan Lampung tersebut, frasa “Menjaga Nilai” mengandung makna bahwa MUI harus terus meneguhkan akidah, syariah, akhlak, dan nilai-nilai luhur Islam sebagai fondasi kehidupan.
“Nilai-nilai agama harus menjadi pedoman dalam setiap pikiran, kebijakan, dan tindakan. Agama tidak boleh hanya menjadi simbol atau identitas, tetapi harus benar-benar menjadi landasan dalam menjalani kehidupan,” jelasnya.
Adapun frasa “Membersamai Umat”, lanjutnya, menegaskan posisi MUI sebagai pelayan, pengayom, pelindung, dan pemberdaya umat.
MUI diharapkan senantiasa hadir di tengah masyarakat, mendengar aspirasi, memahami persoalan, serta memberikan jawaban dan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi umat, termasuk dalam memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan.
Ia menegaskan, MUI harus menjadi panutan sekaligus kompas moral, spiritual, dan intelektual di tengah perubahan zaman.
Menurutnya, ulama tidak boleh tertinggal oleh perkembangan teknologi. Sebaliknya, ulama harus mampu membimbing umat agar kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), tetap berpijak pada nilai-nilai Ilahi.
“Ulama harus mampu memberikan panduan agar kemajuan zaman tidak membuat manusia kehilangan arah dan pegangan moral,” ungkapnya.
Prof Syafrimen menambahkan, semangat pengabdian MUI harus tercermin dalam tiga prinsip, yakni Khadimul Ummah (pelayan umat), Shadiqul Hukumah (mitra pemerintah yang jujur dan konstruktif), serta Himayatul Ummah (pelindung umat).
Melalui prinsip tersebut, MUI diharapkan hadir bukan sekadar sebagai organisasi, melainkan sebagai kekuatan moral, spiritual, intelektual, dan sosial untuk membangun Lampung yang religius, rukun, maju, adil, dan bermartabat.
Sementara itu, frasa “Membangun Peradaban” bermakna menghadirkan nilai-nilai agama dalam seluruh aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, ekonomi, pemerintahan, politik, hukum, budaya, teknologi, lingkungan, hingga kehidupan sosial.
MUI ingin turut membangun masyarakat yang berakhlak, berilmu, mandiri, adil, sejahtera, toleran, serta menjunjung tinggi persatuan dan nilai-nilai kemanusiaan.
Dalam konteks pembangunan daerah, MUI juga memiliki peran sebagai mitra pemerintah yang konstruktif sekaligus kritis. MUI diharapkan dapat memberikan nasihat, pertimbangan, dan kontribusi pemikiran demi terwujudnya pembangunan yang berkeadilan, bermartabat, serta berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.
“Agama tidak hanya hadir di mimbar dan rumah-rumah ibadah. Nilai-nilai agama harus hidup dalam setiap kebijakan, aktivitas, profesi, dan seluruh aspek kehidupan,” tegasnya.
Ia berharap, kepengurusan MUI Lampung Masa Khidmat 2026–2031 mampu menerjemahkan tema tersebut ke dalam program dan kerja nyata yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
“Ulama adalah panduan, MUI adalah pelayan umat, agama adalah fondasi kehidupan, dan kemaslahatan umat adalah tujuan pengabdian,” pungkasnya. (*)