
Lampung Tengah, sinarlampung.co – Langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah dalam mengusut dugaan korupsi proyek peningkatan Jalan Buyut Ilir-Tanggul Angin Tahun Anggaran 2025 mendapat apresiasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pematank. Ketua DPP Pematank, Suadi Romli, memberikan penghargaan kepada Kajari Lampung Tengah, Dr. Rita Susanti, S.H., M.H., atas penanganan perkara yang menyeret empat orang sebagai tersangka tersebut.
Suadi menilai, penanganan perkara ini menjadi perhatian publik sekaligus menunjukkan pentingnya keberanian aparat penegak hukum dalam mengusut dugaan penyimpangan anggaran tanpa pandang bulu.
Menurutnya, kepemimpinan perempuan di institusi kejaksaan yang ditunjukkan melalui langkah penegakan hukum patut mendapat dukungan masyarakat.
“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kajari Lampung Tengah. Ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi harus dibuktikan dengan tindakan nyata, bukan sekadar slogan. Uang rakyat wajib dilindungi,” tegas Suadi.
Kasus tersebut mencuat setelah Kejari Lampung Tengah pada 20 November 2026 menetapkan empat tersangka sekaligus melakukan penahanan terkait proyek jalan dengan pagu anggaran Rp15 miliar dan nilai kontrak Rp14,935 miliar.
Proyek yang bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Tengah itu berada di bawah Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK), dilaksanakan CV Gema Nusantara melalui mekanisme e-purchasing.
Dalam penyidikan, ditemukan indikasi pengondisian proses pemilihan penyedia serta ketidaksesuaian spesifikasi teknis dan volume pekerjaan dengan kondisi fisik di lapangan.
Empat tersangka masing-masing berinisial IH selaku PPK, HTS selaku pelaksana pekerjaan, DEP selaku pihak yang berperan dalam pengendalian pelaksanaan, serta ES selaku konsultan pengawas. Seluruhnya ditahan di Lapas Kelas IIB Gunung Sugih.
Penyidik juga menemukan indikasi kerugian keuangan negara sebesar Rp6.744.764.246,90 atau sekitar Rp6,74 miliar.
Suadi menegaskan, penetapan empat tersangka tidak boleh menjadi akhir pengusutan. Ia meminta penyidik menelusuri seluruh rangkaian proyek, mulai dari perencanaan, pengadaan, pelaksanaan hingga pengawasan.
“Jangan berhenti pada empat tersangka. Apabila dalam pengembangan ditemukan pihak lain yang turut terlibat, siapa pun orangnya harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum. Jangan ada yang kebal hukum,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur menggunakan uang rakyat harus menghasilkan pekerjaan sesuai spesifikasi dan volume kontrak.
DPP Pematank menyatakan akan terus mengawal proses penegakan hukum tersebut. Suadi berharap Kajari Rita Susanti tetap konsisten, profesional dan transparan dalam mengembangkan perkara.
“Jabatan adalah amanah. Kami ingin hukum benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan tunduk pada kepentingan pihak tertentu,” pungkasnya.
Kejari Lampung Tengah menegaskan bahwa penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif dan akuntabel berdasarkan alat bukti serta ketentuan perundang-undangan, dengan tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah. (*)