
Bandarlampung, sinarlampung.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bersama Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dan Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat Indonesia (Aslinmas) DPD Lampung meluncurkan program Masyarakat Sadar Hukum (Mas Darkum). Program ini menargetkan pembentukan sebanyak 2.651 kader dengan skema satu desa satu kader di seluruh Provinsi Lampung guna meningkatkan kesadaran hukum sekaligus memperkuat deteksi dini berbagai persoalan di tingkat akar rumput.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyatakan dukungan penuh terhadap kolaborasi tersebut. Menurutnya, kehadiran kader Mas Darkum akan menjadi perpanjangan tangan yang memperkuat peran paralegal hingga ke pelosok desa.
“Ini salah satu program Aslinmas bekerja sama dengan Jamintel (Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen) untuk memperkuat paralegal yang ada sampai ke seluruh wilayah desa,” ujar Gubernur Mirza usai menghadiri Rapat Sinergitas Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat Indonesia di Gedung Pusiban, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Kamis (19/11/2026).
Mekanisme Deteksi Dini dan Respons Cepat
Direktur II Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI, Danang Suryo Wibowo, menjelaskan bahwa setiap desa di Provinsi Lampung akan memiliki satu kader terpilih yang dibekali pengetahuan hukum, kesadaran sosial, serta kemampuan deteksi dini terhadap potensi permasalahan masyarakat.
“Kegiatan ini bertujuan meningkatkan masyarakat sadar hukum dan langsung merambah menyentuh ke seluruh desa-desa. Jadi, direncanakan akan ada 2.651 kader Mas Darkum, yaitu satu desa satu kader di seluruh Lampung,” kata Danang.
Informasi yang dihimpun para kader di lapangan selanjutnya akan dianalisis bersama oleh pemerintah daerah dan kejaksaan untuk memetakan potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT). Dengan alur informasi tersebut, penanganan persoalan publik diharapkan dapat dilakukan secara cepat (quick response).
Danang mencontohkan, apabila terjadi kerusakan fasilitas pendidikan seperti atap sekolah yang roboh, kader Mas Darkum dapat segera melaporkannya. Laporan tersebut kemudian menjadi dasar bagi pemda dan kejaksaan untuk mengecek kondisi lapangan serta mengawal penyaluran anggaran perbaikan agar tepat sasaran dan terhindar dari penyimpangan.
“Ini diharapkan dengan proses bisnis seperti ini akan dapat memberikan manfaat yang langsung dan nyata kepada masyarakat. Tentunya juga dapat melakukan pencegahan dini terhadap tindakan-tindakan yang mungkin melanggar hukum,” jelasnya.
Dukungan Pemberdayaan Ekonomi dan Syarat Rekrutmen
Selain menjalankan fungsi edukasi hukum dan deteksi dini, program Mas Darkum turut mengintegrasikan skema peningkatan kesejahteraan bagi para kader melalui kerja sama dengan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD):
Bank Lampung: Membuka peluang akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi kader yang memenuhi ketentuan.
Perum Bulog: Menyiapkan kemitraan melalui program Rumah Pangan Kita (RPK).
Permodalan Nasional Madani (PNM): Menyediakan dukungan pemberdayaan usaha melalui program Mekaar.
Terkait proses penjaringan, Danang menegaskan bahwa rekrutmen tidak dibuka secara bebas untuk umum. Calon kader dijaring dari kalangan anggota Linmas maupun simpatisan yang telah terdaftar dalam keanggotaan Aslinmas melalui pendaftaran di aplikasi resmi Mas Darkum.
Adapun kriteria utama calon kader meliputi warga ber-KTP dan berdomisili di desa setempat, berusia 18 hingga 45 tahun, serta menguasai teknologi informasi. “Nantinya kami akan melakukan profiling terhadap peserta yang mendaftar untuk mendapatkan 2.651 kader dari desa masing-masing,” pungkasnya. (Red)