
Oleh: Prof. Dr. H. Abdul Syukur, M.Ag.
(Guru Besar UIN Raden Intan Lampung dan Wakil Ketua Umum MUI Provinsi Lampung)
Majelis Ulama Indonesia (MUI) bukanlah organisasi kemasyarakatan biasa. Ia merupakan rumah besar umat Islam yang memikul tanggung jawab moral, intelektual, sekaligus sosial. Menjelang pelantikan kepengurusan MUI Provinsi Lampung Masa Khidmat 2026–2031, publik menaruh harapan yang jauh lebih besar daripada sekadar pergantian struktur pengurus. Yang dinantikan umat adalah pembaruan semangat: bertransformasi dari lembaga yang hanya dikenal lewat lembaran fatwa menjadi institusi yang kehadirannya benar-benar dirasakan di tengah denyut persoalan masyarakat.
Lampung adalah provinsi dengan tingkat kemajemukan yang tinggi. Terdiri atas 15 kabupaten/kota dengan ratusan organisasi kemasyarakatan, jaringan pondok pesantren, serta keragaman suku dan budaya, stabilitas sosial daerah ini sangat bergantung pada kekuatan ikatan keumatan. Ketika MUI Lampung kokoh dan inklusif, keharmonisan sosial akan terjaga. Sebaliknya, apabila peran MUI melemah dan berjarak dari realitas warga, ruang publik akan rentan dipenuhi gesekan dan polarisasi.
Amanah Kolektif dan Bai’at Khidmah
Penetapan pengurus MUI Provinsi Lampung Masa Khidmat 2026–2031 melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI Pusat sejatinya bukan sekadar formalitas administratif, melainkan amanah syar’i. Secara organisatoris, SK tersebut menegaskan legitimasi tunggal MUI Lampung sebagai representasi umat Islam dalam menjalin kemitraan strategis dengan Pemerintah Provinsi, DPRD, kepolisian, kejaksaan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Lebih dari itu, masa khidmah ini merupakan estafet pengabdian. Kepengurusan baru berkewajiban merawat fondasi baik yang telah diletakkan para pendahulu, menyempurnakannya, dan menjawab tantangan zaman tanpa harus mengulang langkah dari titik nol. Karena lahir dari Musyawarah Daerah (Musda) yang melibatkan berbagai elemen ormas Islam—mulai dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Al-Washliyah, Mathla’ul Anwar, hingga Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII)—jabatan yang diemban adalah amanah kolektif, bukan milik pribadi atau golongan tertentu.
Oleh sebab itu, prosesi pelantikan mendatang hendaknya tidak dimaknai sekadar seremoni tepuk tangan. Pelantikan adalah Bai’at Khidmah—janji moral di hadapan Tuhan dan masyarakat untuk melayani, bukan dilayani.
Menjawab Zaman lewat Lima Fungsi Utama
Agar tidak terjebak dalam rutinitas seremonial, arah gerak MUI Lampung lima tahun ke depan harus bertumpu pada penguatan lima fungsi dasarnya secara konkret.
Pertama, sebagai Khadimul Ummah (pelayan umat), MUI dituntut menghadirkan layanan fatwa yang cepat dan responsif. Di era digital, umat membutuhkan panduan keagamaan yang lugas mengenai persoalan kontemporer seperti pinjaman daring (pinjol), judi online, aset kripto, kecerdasan buatan (AI), hingga fenomena makanan viral. Kehadiran layanan fatwa daring 24 jam dan klinik konsultasi syariah menjadi kebutuhan mendesak. Di sektor ekonomi, pendampingan UMKM halal, fasilitasi sertifikasi halal gratis, penguatan koperasi syariah, serta pemberdayaan petani pisang, kopi, dan lada agar terlepas dari jeratan rentenir harus menjadi agenda nyata, berdampingan dengan pembukaan pusat pengaduan umat bagi persoalan keluarga maupun kerentanan generasi muda terhadap narkoba dan adiksi gawai.
Kedua, dalam peran Shadiqul Hukumah, MUI memosisikan diri sebagai mitra pemerintah yang jujur sekaligus kritis—bukan bawahan, bukan pula oposisi yang asal menolak. Program pemerintah daerah yang membawa kemaslahatan publik tentu layak didukung penuh. Namun, ketika muncul kebijakan yang berpotensi merugikan masyarakat, MUI harus berani menyampaikan koreksi secara santun dan berbasis data, bukan melalui kegaduhan di media sosial. Sinergi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah juga krusial untuk mencegah radikalisme, hoaks, konflik sosial, serta mendorong lahirnya peraturan daerah yang berpihak pada kemaslahatan umat.
Ketiga, sebagai Mufti dan Mursyid, komisi fatwa perlu bersikap proaktif mengeluarkan tausiyah atas berbagai penyakit sosial di daerah, mulai dari tawuran remaja, perundungan (bullying) di sekolah, hingga pernikahan dini, sekaligus membina seribu dai dan daiyah muda yang moderat, cakap digital, dan berwawasan kebangsaan.
Keempat, melalui fungsi Ishlahul Ummah, MUI harus menjadi rumah ukhuwah yang mencairkan sekat-sekat perbedaan antar-ormas keagamaan serta hadir sebagai mediator ketika muncul potensi perselisihan di tengah masyarakat.
Kelima, lewat semangat Tajdid dan Ishlah, transformasi digital menjadi keniscayaan. Dakwah harus menjangkau ruang-ruang digital tempat generasi muda berinteraksi, ditopang oleh pusat data dan riset keumatan yang akurat di seluruh 15 kabupaten/kota sebagai dasar perumusan program.
Syiar, Aksi, dan Panduan di Era Digital
Pada akhirnya, masyarakat Lampung tidak membutuhkan MUI yang hanya terpampang di baliho atau spanduk kegiatan. Umat menginginkan MUI yang hadir dan terasa manfaatnya melalui tiga wujud nyata: syiar, aksi, dan panduan.
Dalam hal syiar, umat merindukan dakwah wasathiyah (moderasi) yang menyejukkan, merangkul perbedaan khilafiyah, serta menghargai kearifan budaya lokal Lampung—seperti nilai Piil Pesenggiri—tanpa mudah melabeli atau memecah belah.
Dalam hal aksi, kehadiran MUI dinantikan saat masyarakat menghadapi ujian nyata: turun langsung membawa logistik dan pendampingan psikososial ketika terjadi bencana alam, membantu pelaku usaha kecil bertahan di tengah kesulitan ekonomi, merangkul generasi muda dari krisis moral tanpa menghakimi, serta mendampingi hak-hak umat yang terzalimi melalui jalur hukum yang bermartabat.
Sementara dalam hal panduan, derasnya arus algoritma media sosial menuntut MUI tampil sebagai kompas moral yang jernih—membimbing masyarakat dalam beragama di ruang digital, memperkokoh komitmen kebangsaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari ancaman politik identitas, serta mengawal kehidupan bernegara agar tetap damai, termasuk mengingatkan para pemangku jabatan bahwa korupsi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah.
Kepengurusan MUI Provinsi Lampung Masa Khidmat 2026–2031 kini berdiri di hadapan ekspektasi publik yang tinggi. Dengan keikhlasan berkhidmah, keberanian bersikap objektif, serta kedekatan dengan akar rumput, harapan mewujudkan daerah yang tenteram, bermartabat, dan diridhai Tuhan bukanlah sesuatu yang mustahil. ****
Catatan Redaksi: Artikel ini merupakan naskah opini yang ditulis oleh Prof. Dr. H. Abdul Syukur, M.Ag. Seluruh gagasan dan pandangan dalam tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis sebagai bagian dari kontribusi pemikiran publik menjelang pelantikan pengurus MUI Provinsi Lampung Masa Khidmat 2026–2031.