
Tulang Bawang, sinarlampung.co – Ratusan warga yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Tulang Bawang (GEMPITA) menggelar aksi unjuk rasa di tiga lokasi di Kabupaten Tulang Bawang, Rabu (18 November 2026).
Massa mendatangi Kantor DPRD Tulang Bawang, Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, dan Kantor Bupati Tulang Bawang. Mereka menuntut Bupati Tulang Bawang Qudrotul Ikhwan dicopot dari jabatannya.
Aksi di halaman Kantor Bupati sempat memanas. Massa membakar ban dan keranda sebagai bentuk protes karena merasa aspirasi mereka tidak ditanggapi oleh pemerintah daerah.
Koordinator aksi, Andika, mengatakan desakan pencopotan bupati merupakan akumulasi kekecewaan warga atas sejumlah persoalan yang dinilai tidak kunjung diselesaikan.
“Kami mendesak agar Bupati Tulang Bawang Qudrotul Ikhwan dimakzulkan. Kami menilai selama ini keluhan masyarakat tidak didengarkan, sementara persoalan yang dihadapi warga tidak kunjung mendapatkan penyelesaian,” kata Andika.
Di DPRD, massa menyerahkan surat permohonan pemberhentian Bupati Qudrotul Ikhwan. Dalam surat itu, GEMPITA menyampaikan sejumlah persoalan, di antaranya tata kelola BUMD PT Tulang Bawang Jaya (Perseroda), pengadaan dua unit kendaraan dinas bupati dan wakil bupati senilai Rp3.766.841.250, konflik agraria, hingga pembangunan infrastruktur.
Di Kejari, massa mendesak penuntasan dugaan korupsi dana penyertaan modal dan penyalahgunaan BBM bersubsidi di PT Tulang Bawang Jaya.
GEMPITA meminta kejaksaan mengusut perkara pokok dan memeriksa pihak-pihak terkait, termasuk mantan kepala daerah dan penjabat kepala daerah, yakni Winarti, Qudrotul Ikhwan, dan Ferli Yuledi.
Massa juga mengapresiasi langkah Kejari yang telah menetapkan dan menahan Direktur PT Tulang Bawang Jaya berinisial NVM atas dugaan perintangan penyidikan.
Selain itu, massa menyoroti sengketa lahan seluas 552 hektare antara keluarga Huzaini Pekat dan PT Sumber Indah Perkasa (SIP) di Kecamatan Gedung Meneng.
“Salah satu persoalan yang kami perjuangkan adalah sengketa lahan masyarakat dengan pihak perusahaan yang sudah berlarut-larut. Kami meminta pemerintah daerah hadir dan serius menyelesaikan persoalan tersebut, jangan sampai masyarakat terus dirugikan,” ujar Andika.
Mediasi sengketa tersebut yang digelar di Kantor Bupati pada Senin (16/11/2026) belum menghasilkan kesepakatan.
Untuk mengamankan aksi, ratusan personel gabungan Polda Lampung dan Polres Tulang Bawang diterjunkan ke lokasi. Polisi mengedepankan pendekatan persuasif dan bernegosiasi dengan koordinator aksi hingga massa membubarkan diri secara bertahap.
Wakapolres Tulang Bawang Kompol Dade mengatakan pengamanan dilakukan sejak aksi dimulai hingga massa meninggalkan lokasi.
“Kami menerjunkan ratusan personel gabungan, dibantu Polda Lampung, untuk melakukan pengamanan. Ketika massa mulai membubarkan diri, personel tetap melakukan pengawalan agar situasi tetap aman dan kondusif,” kata Dade.
Hingga aksi berakhir, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan pencopotan Bupati Qudrotul Ikhwan maupun tuntutan penyelesaian konflik lahan. (Red)