
Jakarta, sinarlampung.co – Setelah 18 tahun mangkrak sejak 2008, DPR akhirnya mengesahkan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang, Kamis (19 November 2026).
Pengesahan diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani. Seluruh fraksi menyatakan setuju. Tidak ada penolakan, tidak ada catatan.
Sehari sebelumnya, Rabu (18/11/2026), Komisi III DPR bersama pemerintah sudah menyepakati RUU itu dalam pembahasan tingkat I. Panitia Kerja (Panja) yang dipimpin Habiburokhman mengklaim sudah menuntaskan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM): 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.
Puan Maharani menegaskan pengesahan ini bukan karena desakan atau paksaan.
“Undang-undang ini disahkan bukan karena didesak atau terburu-buru, namun karena memang undang-undang ini sudah 18 tahun dan mendesak untuk segera selesai,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (19 November 2026).
Pernyataan itu benar secara hitungan waktu. Tapi publik punya alasan untuk tidak langsung bertepuk tangan.
Yang Disahkan, Tapi Belum Bisa Dibaca Publik
Ini masalah paling mendasar. Hingga menjelang paripurna, draf yang disebut berisi 74 pasal itu belum diunggah secara resmi di laman DPR.
Artinya, rakyat disuruh merayakan undang-undang yang naskah finalnya belum bisa mereka baca secara utuh.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membantah pembahasan berlangsung tertutup. Komisi III mengklaim sudah menggelar 87 lebih rapat dengar pendapat dan RDPU bersama pakar, akademisi, dan masyarakat sipil, plus 15 kunjungan kerja ke 15 provinsi.
Tapi transparansi bukan diukur dari jumlah rapat. Transparansi diukur dari apakah publik bisa mengakses naskah sebelum palu diketok. Dan di titik itu, DPR gagal.
Bagaimana masyarakat, akademisi, dan jurnalis di Lampung bisa mengawal, kalau dokumen yang disahkan saja tidak dibuka?
Non-Conviction Based: Pedang Bermata Dua
Secara substansi, UU ini memang progresif. Negara kini bisa merampas aset hasil kejahatan lewat dua jalur: lewat putusan pidana, dan tanpa putusan pidana atau non-conviction based asset forfeiture (NCB).
Mekanisme kedua inilah yang paling penting. Selama ini banyak koruptor yang hartanya aman karena perkaranya tidak tuntas, pelakunya kabur, meninggal, atau tidak bisa dipidana, tapi hartanya tetap dinikmati keluarga.
Ruang lingkupnya juga diperluas. Tidak hanya korupsi, tapi juga narkotika dan psikotropika, pendanaan terorisme, penyelundupan senjata dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas, seperti investasi bodong dan saham bodong.
Di Lampung, ini relevan. Kasus korupsi proyek, kasus investasi bodong yang korbannya petani dan pedagang pasar, hingga kasus penipuan kripto, semuanya selama ini membuat korban gigit jari. Pelaku dipenjara sebentar, hartanya tetap ada.
Tapi di sinilah kritiknya. NCB adalah pedang bermata dua. Tanpa pengadilan yang kuat, tanpa pembuktian yang ketat, dan tanpa mekanisme keberatan yang adil, perampasan tanpa putusan pidana bisa berubah menjadi alat perampasan sewenang-wenang.
YLBHI dalam telaahnya terhadap draf 16 November 2026 sudah mengingatkan soal ini. Begitu juga Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman yang menyoroti Pasal 72.
Pasal 72 itu menyebut perampasan dan pengelolaan aset hanya bisa dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah UU ini diberlakukan. Artinya, tidak berlaku surut.
Secara hukum, itu benar. Asas legalitas melarang hukum berlaku surut. Tapi secara politik, ini berarti koruptor lama yang hartanya sudah dicuci dan diparkir atas nama orang lain, tidak akan tersentuh UU baru ini. Publik yang berharap UU ini akan memiskinkan koruptor lama, akan kecewa.
Ujian Sebenarnya Bukan di Senayan, Tapi di Lampung
Pengesahan hari ini baru tahap pertama. Setelah ini masih ada penandatanganan Presiden, pengundangan dalam Lembaran Negara, pembentukan Badan Pengelola Aset, dan aturan pelaksana yang kompleks: mulai dari penelusuran aset, pemblokiran, penyitaan, permohonan ke pengadilan, hingga pengelolaan dan pengembalian aset kepada korban.
Di sinilah UU di Indonesia sering mati. Disahkan dengan gegap gempita, lalu mandek di peraturan pelaksana dan rebutan kewenangan antar-lembaga: Kejaksaan, KPK, Polri, PPATK, dan Badan Pengelola Aset baru nanti.
Pertanyaan untuk Lampung sederhana saja: siapa yang akan menelusuri aset hasil korupsi di kabupaten/kota? Siapa yang memastikan aset sitaan tidak menguap, tidak dilelang murah ke orang dalam, dan benar-benar dikembalikan ke negara dan korban?
Selama ini, aset sitaan di daerah sering tidak jelas nasibnya. Mobil mewah jadi rongsokan di halaman kejaksaan. Tanah sitaan tidak terurus. Uang sitaan tidak transparan penggunaannya.
Kalau Badan Pengelola Aset nanti hanya jadi lembaga baru yang gemuk, dengan pejabat titipan, UU ini hanya akan menambah birokrasi, bukan menambah keadilan.
Jangan Senang Dulu
DPR berhasil mengesahkan 26 hari sebelum tenggat 15 Desember 2026 yang sempat dijanjikan saat didemo Aliansi Masyarakat Pati Bersatu pada 27 Agustus 2026 lalu.
Itu patut diapresiasi. Tapi kecepatan bukan ukuran kualitas.
UU Perampasan Aset baru bisa disebut berhasil jika tiga hal terjadi:
Pertama, naskah final dibuka ke publik secara utuh, bukan hanya siaran pers 10 poin pokok pengaturan.
Kedua, mekanisme NCB dijalankan dengan pengawasan pengadilan yang ketat, bukan jadi alat untuk membungkam lawan politik atau merampas harta warga yang belum terbukti bersalah.
Ketiga, aset yang dirampas benar-benar kembali ke korban dan kas negara, dan bisa diaudit publik, termasuk di Lampung.
Sampai tiga hal itu terjadi, pengesahan hari ini baru sebatas seremoni. Palu sudah diketok di Senayan. Pekerjaan rumahnya masih menumpuk di lapangan.
Dan rakyat Lampung sudah terlalu sering melihat undang-undang bagus yang mati di meja birokrasi. (Red)