
Bandarlampung, sinarlampung.co – Persoalan tata kelola anggaran pendidikan di Kota Bandar Lampung kembali menjadi sorotan tajam. Di balik rutinitas administrasi sekolah negeri, mencuat dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang disebut berlangsung secara berpola dan membebani para kepala sekolah—mulai dari setoran setiap kali mengajukan perubahan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), iuran bulanan berkedok pendampingan hukum, hingga pungutan insidental lainnya.
Polda Lampung Didesak Tuntaskan Penyelidikan Dugaan Pemalsuan Identitas Eka Afriana
Informasi yang dihimpun redaksi dari sejumlah sumber internal menggambarkan bahwa tekanan setoran ini tidak berdiri sendiri, melainkan berkelindan dengan relasi kuasa serta keengganan kepala sekolah untuk melawan karena khawatir akan dampak administratif maupun struktural di lingkungan kerja mereka.
Setoran Rp500 Ribu Tiap Perubahan Anggaran BOS
Salah satu pola yang paling disorot adalah dugaan permintaan setoran sebesar Rp500.000 setiap kali kepala sekolah mengajukan perubahan belanja atau anggaran dana BOS. Dalam satu tahun anggaran, pengajuan perubahan tersebut dinilai cukup sering dilakukan, yakni rata-rata empat hingga lima kali oleh masing-masing satuan pendidikan.
Jika mengacu pada data jumlah Sekolah Dasar (SD) negeri di Kota Bandar Lampung yang mencapai 166 sekolah, satu kali putaran setoran dengan tarif tersebut berpotensi menyentuh angka sekitar Rp83 juta. Apabila rata-rata pengajuan mencapai tiga kali dalam setahun, estimasi nilai pungutan kasar dapat menembus kisaran Rp240 juta hingga Rp249 juta—dan berpotensi lebih besar lagi jika frekuensi pengajuan mencapai empat hingga lima kali.
“Jika dalam satu tahun rata-rata satu kepala sekolah mengajukan tiga kali, total dugaan pungutan bisa menyentuh Rp240 juta,” ungkap salah satu narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan, Sabtu (14/11/2026).
Menurut sumber tersebut, uang setoran pengajuan perubahan BOS diduga tidak hanya berhenti di level pejabat setingkat kepala bidang (kabid), tetapi juga mengalir hingga ke tingkat pimpinan dinas.
Modus Ganda: Iuran Tim Hukum dan Pungutan Insidental
Selain setoran terkait perubahan anggaran BOS, sumber yang sama mengungkapkan adanya pungutan lain yang dinilai membebani sekolah negeri dari jenjang TK, SD, hingga SMP. Pungutan tersebut berupa iuran rutin sebesar Rp100.000 hingga Rp150.000 per sekolah setiap bulannya dengan dalih pendampingan Tim Hukum.
Di luar dua skema tersebut, kepala sekolah juga disebut kerap dihadapkan pada pungutan insidental dengan berbagai alasan, seperti iuran untuk kegiatan perpisahan pengawas sekolah.
“Modusnya macam-macam, mulai dari pungutan perpisahan pengawas hingga setoran setiap kali pengajuan perubahan anggaran dana BOS,” kata narasumber itu.
Ia menilai akumulasi tarikan tersebut menggerus ruang gerak anggaran sekolah yang semestinya difokuskan bagi kebutuhan belajar peserta didik. “Sekolah benar-benar jadi sapi perahan. Dana BOS yang seharusnya untuk peserta didik, malah tersedot untuk kepentingan oknum,” tegasnya.
Bayang-Bayang Pengaruh Eks Kadisdik Berinisial EA
Dimensi lain yang membuat isu ini menyita perhatian adalah dugaan keterlibatan maupun kuatnya pengaruh mantan Kepala Dinas Pendidikan berinisial EA, yang diketahui merupakan saudara kandung Wali Kota Bandar Lampung. Meski tidak lagi menduduki kursi kepala dinas, EA disebut masih memiliki pengaruh signifikan terhadap dinamika dan roda kerja di dinas terkait.
Faktor kedekatan kekerabatan dengan pimpinan daerah dinilai menciptakan ketimpangan relasi yang membuat jajaran di bawah—termasuk para kepala sekolah—berada dalam posisi sulit untuk menolak atau menyuarakan keberatan.
“Pengaruhnya masih sangat kuat. Ini yang membuat para kepala sekolah tidak berani melawan,” ujar narasumber tersebut.
Maraknya dugaan pungutan di sektor pendidikan mendorong desakan agar Aparat Penegak Hukum (APH), Inspektorat Daerah, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penelusuran mendalam dan audit investigatif terhadap pengelolaan anggaran serta pola pungutan di lingkungan Disdik Kota Bandar Lampung.
“Saya minta KPK dan aparat penegak hukum di Lampung segera mengusut tuntas. Jangan biarkan dunia pendidikan jadi lahan basah pungli,” pungkas narasumber.
Hingga naskah ini disusun, upaya konfirmasi yang dilakukan redaksi kepada pihak Disdik Kota Bandar Lampung maupun Sekretariat Pemerintah Kota Bandar Lampung belum memperoleh tanggapan resmi. Pesan singkat konfirmasi yang dikirimkan kepada EA juga belum mendapatkan jawaban. (Red)
Catatan Redaksi: Sesuai Kode Etik Jurnalistik dan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), seluruh informasi mengenai dugaan pungutan maupun keterlibatan pihak-pihak yang disebutkan masih memerlukan pembuktian hukum dan audit resmi. Redaksi membuka ruang hak jawab, klarifikasi, maupun bantahan seluas-luasnya bagi pihak Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, Pemerintah Kota Bandar Lampung, serta mantan pejabat berinisial EA demi menjaga keberimbangan informasi publik.