
Lampungtengah, sinarlampung.co – Penanganan perkara dugaan pemerasan dalam jabatan terkait program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Lampung Tengah terus bergulir intensif. Tim penyidik gabungan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah memeriksa puluhan kepala sekolah penerima manfaat program tersebut.
Sebanyak 13 penyidik diterjunkan guna meminta keterangan dari 83 kepala sekolah secara bertahap pada Selasa (17/11/2026). Langkah ini dilakukan untuk mendalami dugaan adanya permintaan setoran sebesar 15 persen dari nilai bantuan revitalisasi yang menyeret oknum aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Lampung Tengah, Okky Desvian, S.H., M.H., mewakili Kepala Kejari Lampung Tengah Dr. Rita Susanti, S.H., M.H., membenarkan rangkaian pemeriksaan tersebut. Menurutnya, langkah ini bertujuan menggali keterangan langsung dari para penerima bantuan sekaligus memperkuat alat bukti penyidikan.
“Betul bahwasanya hari ini kami dari tim gabungan Kejati Lampung dan Kejari Lampung Tengah melakukan pemeriksaan terhadap kepala sekolah sehubungan dengan dana revitalisasi di Dinas Pendidikan tahun 2026,” ujar Okky saat dikonfirmasi.
Ia menambahkan, sebelum melakukan pemeriksaan maraton terhadap para kepala sekolah, tim penyidik juga telah melakukan serangkaian upaya paksa berupa penggeledahan di sejumlah lokasi terkait. Mengenai agenda pemanggilan pihak-pihak internal di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Tengah, Okky menyatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Lampung selaku pengendali penyidikan utama.
“Untuk progres penanganan, tentunya kami akan selalu berkoordinasi dengan Pidsus Kejati sehubungan dengan timeline pemanggilan para pihak, khususnya dari Dinas Pendidikan,” jelasnya.
Kepala Sekolah Akui Dimintai Setoran
Fakta krusial mencuat usai sejumlah kepala sekolah menjalani pemeriksaan. Beberapa saksi yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa materi pertanyaan penyidik berfokus pada dugaan permintaan sejumlah uang oleh oknum di lingkungan Dinas Pendidikan setempat. Mereka mengakui bahwa praktik permintaan setoran tersebut memang terjadi.
“Tadi waktu kami ditanya, hampir semua mengakui adanya permintaan uang. Lebih baik mengaku daripada kami yang jadi tersangka, untuk apa menutupi perbuatan yang salah,” ungkap salah seorang kepala sekolah usai menjalani pemeriksaan.
Pengakuan para saksi ini menjadi pintu masuk penting bagi tim penyidik untuk menelusuri aktor intelektual di balik permintaan setoran, mekanisme pemungutan, hingga aliran dana tersebut.
Sebagai informasi, perkara ini telah resmi naik ke tahap penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor: PRIN-06/L.8/Fd.2/11/2026 tertanggal 9 November 2026. Dengan pengerahan 13 penyidik untuk memeriksa 83 kepala sekolah, publik kini menantikan langkah tegas kejaksaan dalam menetapkan tersangka dan membongkar jaringan dugaan pemerasan dana pendidikan tersebut. (Red)