
Tanggamus, sinarlampung.co – Bangunan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) milik Pemerintah Kabupaten Tanggamus yang digadang-gadang menjadi fasilitas strategis penunjang kesehatan masyarakat kini bernasib mangkrak dan terbengkalai. Proyek pembangunan berbanderol miliaran rupiah tersebut disorot tajam dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung.
Berdasarkan LHP BPK RI Nomor: 40A/T/LHP/DJPKN-V.BLP/PPD.01/05/2026 tertanggal 26 Mei 2026, proyek pembangunan gedung Labkesda di bawah naungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tanggamus ini dikerjakan oleh CV AJA. Proyek tersebut bersumber dari kontrak nomor: PPK/DAK/02/PML-10043509000/26/VII/2025 tertanggal 14 Juli 2025 dengan nilai kontrak mencapai Rp8.850.000.000.
Sesuai ketentuan kontrak, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dipatok selama 165 hari kalender, terhitung mulai 14 Juli 2025 hingga 26 Desember 2025. Namun, berdasarkan hasil audit BPK, hingga batas akhir masa kontrak berakhir pada 26 Desember 2025, capaian progres fisik pembangunan ternyata baru mencapai 60,13%.
Pemutusan Kontrak dan Masalah Pencairan Jaminan
Lantaran tidak menunjukkan peningkatan kemajuan pekerjaan yang signifikan dan terukur, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akhirnya mengambil langkah pemutusan kontrak melalui Berita Acara Pemutusan Hubungan Kerja/Kontrak Nomor: 400.7.7.2/7496/BA-PHK/26/2025 pada 31 Desember 2025.
Berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden, pemutusan kontrak semestinya berkonsekuensi pada pencairan jaminan pelaksanaan. Hasil analisis BPK menunjukkan bahwa jaminan pelaksanaan diterbitkan oleh PT Asuransi Jasa Tania dengan nomor polis SBJT V.3A RA No: 0109100, yang berlaku selama 179 hari kalender terhitung efektif sejak 14 Juli 2025 hingga 8 Januari 2026.
Kendati demikian, dalam temuannya, BPK mencatat adanya kelalaian administratif. PPK baru melayangkan permohonan klaim pencairan jaminan pelaksanaan sebesar Rp443 juta kepada PT Asuransi Jasa Tania Cabang Bandar Lampung pada 6 Februari 2026—yang notabene telah melewati masa berlaku polis jaminan. Akibat keterlambatan tersebut, hingga pemeriksaan BPK berakhir, dana jaminan pelaksanaan sebesar Rp443 juta itu belum dapat dicairkan.
BPK Desak Pertanggungjawaban dan Soroti Lemahnya Pengawasan
BPK menilai proses pemutusan kontrak serta pengelolaan jaminan pelaksanaan pada proyek Labkesda Dinkes Tanggamus tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021.
Dalam rekomendasinya, BPK menyatakan bahwa mangkraknya proyek ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus selaku pengguna anggaran. Oleh karena itu, BPK menginstruksikan agar PPK pembangunan gedung Labkesda bertanggung jawab penuh atas kekurangan penerimaan negara akibat belum cairnya klaim jaminan pelaksanaan senilai Rp443 juta.
Hingga berita ini ditayangkan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, Herry Novrizal, belum memberikan tanggapan resmi terkait temuan BPK RI tersebut. Saat dikonfirmasi di kantornya, yang bersangkutan disebut sedang tidak berada di tempat oleh staf setempat. (Red)
Catatan Redaksi: Sesuai Kode Etik Jurnalistik dan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), redaksi membuka ruang hak jawab, klarifikasi, maupun tanggapan seluas-luasnya bagi pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, CV AJA, serta pihak-pihak terkait lainnya demi keberimbangan pemberitaan.