
Lampunbtengah, sinarlampung.co – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah di bawah kepemimpinan Kepala Kejari Dr. Rita Susanti terus menunjukkan komitmen tegas dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi. Selain mengawal pengusutan dugaan pungli revitalisasi sekolah, Kejari Lampung Tengah saat ini tengah intensif menyidik perkara dugaan tindak pidana korupsi pada proyek Peningkatan Ruas Jalan Buyut Ilir–Tanggul Angin (Samping Pabrik BW).
Kejari Lampung Tengah Sita Dokumen Pengerjaan Fisik Proyek Jalan Buyut Ilir–Tanggul Angin
Proyek infrastruktur tersebut berada di bawah naungan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2025 dengan nilai pagu anggaran yang cukup fantastis, yakni mencapai Rp14.935.000.000 (Empat Belas Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).
Kepala Kejari Dr. Rita Susanti mengatakan sebagai bagian dari langkah progresif penyidikan, Tim Penyidik Kejari Lampung Tengah telah bergerak cepat dengan melakukan penggeledahan serta penyitaan sejumlah dokumen penting di Kantor Dinas BMBK setempat pada 22 September 2026 lalu.
“Langkah hukum ini dilakukan guna mengamankan barang bukti yang relevan untuk mendalami kesesuaian pelaksanaan pekerjaan, mulai dari aspek kualitas, volume fisik, hingga spesifikasi teknis agar sesuai dengan ketentuan kontrak,” kata Rita Susanti.
Dalam keterangan resminya, pihak Kejari Lampung Tengah menegaskan bahwa seluruh proses penanganan perkara berjalan secara profesional sesuai tahapan hukum yang berlaku. Pihaknya juga mengajak peran aktif masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengawal penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah melalui penyampaian informasi yang objektif serta dapat dipertanggungjawabkan.
Kejaksaan memandang penegakan hukum bukan sekadar berorientasi pada aspek penindakan semata, melainkan sebagai instrumen penting untuk menjaga kepercayaan publik, melindungi kepentingan masyarakat luas, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Lampung Tengah.
Sementara itu, terkait teknis penanganan perkara dugaan penyimpangan dana Program Revitalisasi Sekolah yang sebelumnya turut disorot, pihak Kejari Lampung Tengah menegaskan bahwa kewenangan penyidikan utama berada di tangan Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, di mana Kejari Lampung Tengah senantiasa siap bersinergi secara proporsional sesuai koridor kelembagaan. (Red)