
Jakarta, sinarlampung.co – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap perwira tinggi Polri, Irjen Pol. Eko Hadi Santoso. Putusan tegas tersebut ditetapkan usai pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) di Gedung Propam Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divhumas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan bahwa majelis sidang etik menyatakan Eko Hadi Santoso terbukti melakukan perbuatan tercela dan melanggar ketentuan kode etik berat.
“Terhadap terduga pelanggar EHS dijatuhkan sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,” ungkap Brigjen Pol. Trunoyudo usai persidangan.
Dalam konstruksi pelanggaran etiknya, Eko Hadi terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang, bertindak tidak profesional di luar prosedur, serta terlibat permufakatan akses ilegal (illegal access) dengan memanfaatkan fasilitas pada Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri. Pelanggaran tersebut dilakukan saat ia menjabat sebagai Kabagmon maupun Pelaksana Tugas (Plt.) Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.
Secara yuridis etis, perbuatannya dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Adapun sidang KKEP ini dipimpin langsung oleh Komjen Pol. Dr. Hendro Pandowo, M.Si. selaku Ketua Komisi, didampingi Wakil Ketua Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan, serta tiga anggota majelis lainnya.
Buntut Skandal Penyadapan Presiden dan Tokoh Publik
Sanksi pemecatan ini merupakan buntut dari perkara pidana dugaan penyadapan ilegal yang menjerat Eko Hadi Santoso. Pada Selasa (3/11/2026), Bareskrim Polri telah menetapkannya sebagai tersangka bersama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan mantan Kadivkum Polri Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution, yang kemudian disusul penetapan Irjen Pol. Slamet Uliandi sebagai tersangka baru.
Kabareskrim Polri, Komjen Pol. Asep Safrudin, sebelumnya mengungkapkan bahwa para tersangka terindikasi melakukan penyadapan tanpa dasar penegakan hukum yang sah terhadap nomor telepon Presiden RI Prabowo Subianto sepanjang kurun waktu 2025 hingga 2026.
Selain Presiden, aksi penyadapan ilegal tersebut juga menyasar pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, tokoh ormas, aktivis LSM, hingga kalangan pengusaha. Para tersangka bahkan diduga berupaya menghapus rekam jejak log digital pada Oktober 2026 untuk mengaburkan jejak kejahatan mereka.
Dengan putusan ini, Eko Hadi Santoso menyusul jejak Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution yang telah lebih dulu dijatuhi sanksi PTDH oleh Sidang KKEP pada Selasa (10/11/2026) lalu dalam kasus yang sama—putusan yang saat ini tengah diajukan upaya banding oleh Ahrie Sonta. (Red)