
Lampungtengah, sinarlampung.co – Pengakuan blak-blakan mulai diungkapkan oleh para kepala sekolah yang diperiksa tim penyidik gabungan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung dan Kejaksaan Negeri (Kajari) Lampung Tengah. Dalam pemeriksaan marathon terkait kasus dugaan pemerasan dana program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026, sejumlah kepala sekolah secara terbuka mengakui adanya tekanan dan permintaan setoran uang sebesar 15 persen oleh oknum tertentu.
Pengakuan ini menjadi momentum krusial bagi aparat penegak hukum untuk tidak berhenti pada saksi penerima manfaat, melainkan segera membongkar dan menyeret aktor intelektual atau dalang di balik praktik lancung yang mencederai dunia pendidikan tersebut.
Sebelumnya, sebanyak 13 penyidik diterjunkan untuk memeriksa 83 kepala sekolah secara bertahap pada Selasa (17/11/2026). Pemeriksaan intensif ini menindaklanjuti Surat Perintah Penyidikan Kajati Lampung Nomor: PRIN-06/L.8/Fd.2/11/2026 tertanggal 9 November 2026.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Lampung Tengah, Okky Desvian, S.H., M.H., mewakili Kepala Kejari Lampung Tengah Dr. Rita Susanti, S.H., M.H., membenarkan rangkaian pemeriksaan terhadap puluhan kepala sekolah tersebut guna memperkuat alat bukti.
“Betul bahwasanya hari ini kami dari tim gabungan Kejati Lampung dan Kejari Lampung Tengah melakukan pemeriksaan terhadap kepala sekolah sehubungan dengan dana revitalisasi di Dinas Pendidikan tahun 2026,” ujar Okky.
Kepala Sekolah Mengaku Demi Menghindari Status Tersangka
Fakta persinyalan adanya praktik lancung di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah kian terang benderang setelah sejumlah saksi memberikan keterangan jujur kepada penyidik. Mereka mengaku tak lagi sanggup menutup-nutupi adanya arahan atau permintaan sejumlah uang yang diduga dipatok oleh oknum pejabat dinas.
“Tadi waktu kami ditanya, hampir semua mengakui adanya permintaan uang. Lebih baik mengaku bang, daripada kami yang jadi tersangka, untuk apa menutupi perbuatan yang salah,” ungkap salah seorang kepala sekolah usai menjalani pemeriksaan dengan meminta identitasnya dirahasiakan.
Keterangan kolektif para kepala sekolah ini sekaligus membuka tabir ke mana aliran dana setoran tersebut bermuara. Publik kini mendesak tim gabungan Pidsus Kejati Lampung dan Kejari Lampung Tengah untuk segera menaikkan status perkara ke tahap penetapan tersangka, menyasar pihak-pihak yang paling bertanggung jawab dalam menginisiasi pungutan liar berkedok bantuan pendidikan tersebut. (Red)