
Tulangbawang, sinarlampung.co – Status hukum Sekretaris Kampung (Carik) Kampung Gedung Aji Lama, Kabupaten Tulang Bawang, Safri, S.Pd., menjadi sorotan publik. Pasalnya, perangkat kampung tersebut diketahui masih aktif menjalankan tugas pemerintahan meski sebelumnya disebut-sebut telah ditetapkan sebagai tersangka dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam perkara dugaan pencurian dengan pemberatan.
Persoalan hukum tersebut merujuk pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/142/VI/2025/SPKT/POLRES TULANG BAWANG/POLDA LAMPUNG tertanggal 11 Juni 2025, terkait dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP.
Kondisi ini mendapat perhatian serius dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Trisula Sakti. Melalui praktisi hukumnya, Yuridhis Mahendra alias Idris Abung, LBH Trisula Sakti mendesak aparat penegak hukum maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulang Bawang segera memberikan penjelasan resmi kepada publik guna menghindari kesimpangsiuran informasi.
Menurut Idris, apabila benar seseorang yang masih menyandang status tersangka atau DPO tetap aktif menjabat sebagai perangkat kampung, persoalan ini tidak hanya menyangkut kepastian penegakan hukum, tetapi juga berimplikasi pada keabsahan administrasi pemerintahan kampung.
“Dalam persoalan ini harus ada kejelasan. Jika memang status hukum yang bersangkutan masih berlaku sebagaimana dokumen yang beredar, maka pemerintah daerah dan aparat penegak hukum harus memberikan penjelasan kepada publik,” tegas Idris.
LBH Trisula Sakti menyoroti pentingnya transparansi dari jajaran Polres Tulang Bawang terkait kelanjutan proses penyidikan maupun status DPO yang pernah diterbitkan atas nama Safri. Idris menilai publik berhak mengetahui kepastian hukum dari perkara yang telah dilaporkan tersebut.
“Pertanyaannya sederhana, apakah status DPO itu masih berlaku atau sudah tidak berlaku? Jika sudah tidak berlaku, apa dasar hukumnya? Jika perkara dihentikan, apakah telah diterbitkan SP3? Semua ini harus dijelaskan secara resmi agar tidak muncul spekulasi di masyarakat,” ujar Idris.
Di sisi lain, ia juga mengingatkan Pemkab Tulang Bawang serta pihak kecamatan yang memiliki kewenangan pembinaan dan pengawasan pemerintahan kampung agar segera berkoordinasi dengan kepolisian. Evaluasi administratif dinilai perlu dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan agar tidak memicu krisis kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan kampung.
Minta Polda Lampung Lakukan Pengawasan
Mengingat penanganan perkara berada di tingkat Polres Tulang Bawang, LBH Trisula Sakti turut mendorong Kepolisian Daerah (Polda) Lampung melalui fungsi pengawasan internal untuk turun tangan memastikan proses penanganan laporan tersebut berjalan sesuai prosedur.
“Jika memang ada persoalan dalam penanganan perkara di tingkat Polres, Polda Lampung melalui fungsi pengawasan harus memastikan semuanya berjalan sesuai prosedur dan ketentuan hukum,” tambahnya.
Sebelumnya, penanganan perkara dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilaporkan sejak 11 Juni 2025 kembali menuai sorotan. Pelapor mempertanyakan kejelasan status hukum salah satu terlapor yang disebut dalam dokumen pengaduan berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO), namun hingga kini masih aktif menjabat sebagai Sekretaris Kampung (Carik) Gedung Aji, Kecamatan Gedung Aji Lama, Kabupaten Tulang Bawang.
Perkara tersebut merujuk pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/142/VI/2025/SPKT/POLRES TULANG BAWANG/POLDA LAMPUNG, terkait dugaan pelanggaran Pasal 363 KUHP yang terjadi di area perkebunan sawit Kampung Gedung Aji. Dalam dokumen pengaduan yang menjadi dasar keberatan pelapor, tercantum tiga nama, yakni Sapri, S.Pd. bin Ibrahim (alm.), Gafur, dan Ayon.
Sorotan utama pelapor tertuju pada Sapri yang masih menjalankan tugas pemerintahan kampung secara terbuka. Pelapor mempertanyakan bagaimana yang bersangkutan tetap bisa menduduki jabatan strategis tersebut apabila status DPO sebagaimana tercantum dalam dokumen yang dimilikinya masih berlaku. Pelapor juga mengaku telah berupaya menelusuri perkembangan status perkara tersebut melalui sistem informasi publik, tetapi tidak menemukan penjelasan terbuka mengenai kelanjutannya.
Dikonfirmasi terpisah terkait persoalan ini, Camat Gedung Aji, Yusar Riyaman Saleh, S.H., M.M., mengaku baru mengetahui adanya informasi tertulis mengenai dugaan status DPO tersebut saat dihubungi awak media. Ia membenarkan bahwa Sapri hingga saat ini masih aktif menjabat sebagai Sekretaris Kampung Gedung Aji.
“Saya juga baru tahu hari ini namanya ada DPO tertulis ini. Tapi kalau hanya kata-kata, saya enggak ada dasar untuk memberhentikan dia,” ujar Yusar.
Yusar menjelaskan bahwa proses pengangkatan kembali yang bersangkutan sebelumnya diusulkan dari tingkat kampung dan diproses secara administratif karena saat itu tidak ada informasi maupun dokumen resmi yang menyatakan adanya hambatan hukum.
Kendati demikian, menyusul mencuatnya informasi dugaan status DPO ini, pihak kecamatan berjanji akan segera menelusuri dan meminta kejelasan kepada instansi terkait. Ia juga menyinggung perlunya kepastian apakah perkara tersebut masih berjalan atau justru telah diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), yang semuanya harus dibuktikan melalui dokumen resmi dari aparat penegak hukum.
Desak Evaluasi Pemkab dan Klarifikasi Polres Tulang Bawang
Atas ketidakjelasan tersebut, pelapor mendesak Bupati Tulang Bawang bersama Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang untuk turun tangan memeriksa pihak-pihak terkait serta menelusuri proses administrasi pengangkatan Sekretaris Kampung Gedung Aji. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (PMK) setempat juga diminta memberikan penjelasan terbuka mengenai mekanisme sanksi atau pemberhentian aparatur kampung yang tersangkut perkara pidana.
Di sisi lain, pelapor mendesak aparat kepolisian memberikan keterangan resmi mengenai status hukum perkara LP/B/142/VI/2025. Jika status DPO masih berlaku, aparat diminta segera mengambil tindakan tegas sesuai hukum; sebaliknya, jika status tersebut telah dicabut atau perkara dihentikan, kepolisian diminta menjelaskannya secara transparan kepada publik.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari Polres Tulang Bawang mengenai perkembangan terkini penanganan perkara tersebut, termasuk kepastian ada tidaknya penetapan DPO maupun penghentian penyidikan. (Red)
Catatan Redaksi: Sesuai Kode Etik Jurnalistik dan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), redaksi membuka ruang hak jawab, klarifikasi, maupun tanggapan seluas-luasnya bagi Safri, Kepala Kampung Gedung Aji Lama, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, serta jajaran Polres Tulang Bawang demi keberimbangan pemberitaan.