
Tanggamus, sinarlampung.co – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung kembali mengungkap sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanggamus. Temuan tersebut menyangkut empat paket pekerjaan jalan dan jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2025.
Berdasarkan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Nomor: 40A/T/LHP/DJPKN-V.BLP/PPD.01/05/2026 tertanggal 26 Mei 2026, ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi teknis, hingga keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dikenakan sanksi denda.
Dalam laporan tersebut tercatat bahwa pada tahun 2025, Pemkab Tanggamus mengalokasikan anggaran belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan (JIJ) sebesar Rp25,916 miliar dengan nilai realisasi mencapai Rp20,737 miliar. Dari alokasi anggaran tersebut, terdapat empat paket proyek infrastruktur yang menjadi sorotan pemeriksaan BPK, yakni:
Peningkatan Jalan Ruas (366) Sumanda – Pungkut dengan nilai anggaran lebih dari Rp1 miliar. Pembuatan Rabat Beton dan Box Culvert Ruas (069) Sanggi – Atar Lebar senilai Rp2,499 miliar. Pembangunan Ruas Jalan (342) Gunung Sari – Sinar Banten senilai Rp1,151 miliar. Pembangunan Jembatan Ulu Semuong senilai Rp6,193 miliar.
BPK menyimpulkan bahwa pelaksanaan keempat paket pekerjaan jalan dan jembatan di Dinas PUPR Tanggamus tersebut tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, serta dokumen kontrak perjanjian kerja.
Atas temuan penyimpangan tersebut, BPK RI Perwakilan Lampung merekomendasikan kepada Dinas PUPR Kabupaten Tanggamus untuk segera memproses pemulihan keuangan daerah dan menyetorkannya kembali ke kas daerah, dengan rincian sebagai berikut:
Kelebihan pembayaran pada pekerjaan pembangunan jalan sebesar Rp563 juta. Potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp498 juta. Pengenaan denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp290 juta.
Hingga berita ini diterbitkan, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tanggamus, Jon Novri, belum memberikan tanggapan maupun penjelasan resmi terkait tindak lanjut rekomendasi LHP BPK tersebut.
Kejari Tanggamus Usut Dugaan Korupsi Proyek PUPR, Kabid Bina Marga Bowo Nugroho Diperiksa Empat Jam
Medio November 2025 lalu, Tim Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanggamus mulai serius membongkar dugaan penyimpangan anggaran dalam sejumlah proyek infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tanggamus.
Langkah tegas tersebut ditandai dengan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Tanggamus, Bowo Nugroho, S.T., M.T. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pemeriksaan yang dipimpin langsung oleh Plt. Kasi Pidsus Kejari Tanggamus, Andrian Al Mas’udi, S.H., M.H., itu berlangsung intensif selama empat jam lebih.
Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendalami dugaan penyimpangan pada tiga proyek peningkatan jalan bernilai miliaran rupiah yang kini tengah menjadi sorotan penegak hukum. Tim Pidsus Kejari Tanggamus dikabarkan tengah menelusuri dokumen kontrak, progres fisik di lapangan, hingga aliran anggaran dari proyek-proyek tersebut guna memastikan ada tidaknya unsur perbuatan melawan hukum.
Plt. Kasi Pidsus Kejari Tanggamus, Andrian Al Mas’udi, menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap Bowo Nugroho baru merupakan langkah awal dalam pengusutan perkara yang merupakan limpahan dari Bidang Intelijen Kejari Tanggamus.
“Pemeriksaan ini baru tahap awal. Kasus ini merupakan limpahan dari Bidang Intelijen, dan pidsus akan mendalaminya secara menyeluruh. Kami pastikan, pejabat PUPR lainnya yang memiliki keterkaitan dengan proyek tersebut akan dipanggil,” ujar Andrian.
Ia menambahkan, di bawah kepemimpinan Kepala Kejari Tanggamus Subari Kurniawan, lembaganya berkomitmen penuh untuk tidak memberikan ruang bagi praktik penyimpangan anggaran, khususnya pada sektor proyek pembangunan yang menyangkut kepentingan hajat hidup dan keselamatan masyarakat luas.
Menindaklanjuti proses penyelidikan ini, penyidik Pidsus Kejari Tanggamus dijadwalkan akan kembali memanggil sejumlah pejabat lain di lingkungan Dinas PUPR Tanggamus pada pekan depan untuk dimintai keterangan lanjutan. (Red)
Catatan Redaksi: Sesuai Kode Etik Jurnalistik dan prinsip keberimbangan berita (cover both sides), redaksi membuka ruang hak jawab, klarifikasi, maupun tanggapan resmi bagi pihak Dinas PUPR Kabupaten Tanggamus serta rekanan pelaksana proyek terkait pemberitaan ini.