
Bandarlampung, sinarlampung.co – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) PRO RAKYAT mempertanyakan keseriusan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung dalam menindaklanjuti sejumlah laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan penyimpangan keuangan negara. Mereka mendesak Jaksa Agung Republik Indonesia turun tangan mengevaluasi penanganan dua perkara utama yang dinilai mandek, yakni dugaan korupsi proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2022 serta dugaan pungutan liar (pungli) di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lampung Selatan.
Desakan tersebut disampaikan Ketua Umum LSM PRO RAKYAT, Aqrobin A.M., bersama Sekretaris Umum, Johan Alamsyah, S.E., kepada awak media, Senin (16/11/2026). Keduanya meminta Jaksa Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) segera melakukan pengawasan menyeluruh terhadap jajaran Kejaksaan di wilayah hukum Provinsi Lampung.
Menurut Aqrobin, maraknya aksi demonstrasi di depan Kantor Kejati Lampung belakangan ini mencerminkan adanya persoalan serius terkait kepastian hukum atas laporan masyarakat. Ia menyoroti secara khusus laporan dugaan penyimpangan proyek SPAM Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2022 yang telah resmi dilaporkan ke Jaksa Agung dan Jampidsus sejak 11 Februari 2026 lalu.
“Jangan sampai laporan masyarakat hanya diterima dan dilimpahkan tanpa kejelasan hasil. Kami mempertanyakan perkembangan laporan dugaan penyimpangan proyek SPAM Kabupaten Tanggamus serta pengaduan dugaan gratifikasi di Dinas Kesehatan Lampung Selatan,” tegas Aqrobin.
Sementara itu, Sekretaris Umum LSM PRO RAKYAT, Johan Alamsyah, menyoroti dugaan penerimaan uang sebesar Rp3 juta dari masing-masing bendahara Puskesmas se-Kabupaten Lampung Selatan oleh Dinkes setempat dengan dalih bantuan administrasi.
Johan mengungkapkan, Plt. Kepala Dinkes Lampung Selatan, Devi Armonanto, sebelumnya telah mengakui adanya pengumpulan dana tersebut meski berdalih uangnya sudah dikembalikan kepada para bendahara Puskesmas. Namun, Johan menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 12B dan Pasal 12C UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 4 UU Nomor 31 Tahun 1999, pengembalian uang hasil gratifikasi atau kerugian negara setelah perbuatan diketahui tidak otomatis menghapus unsur pidana.
“Dinas Kesehatan Lampung Selatan tetap harus diperiksa. Siapa yang menginisiasi, memerintahkan, dan menerima uang Rp3 juta itu harus diusut. Seluruh Puskesmas di Lampung Selatan juga harus diperiksa. Jangan sampai pengembalian uang dijadikan alasan menghentikan pemeriksaan,” ujar Johan.
Selain persoalan substansi perkara, LSM PRO RAKYAT turut meminta klarifikasi resmi dari Jaksa Agung RI terkait isu adanya dugaan perintah dari salah satu pejabat utama Kejaksaan Agung—yang disebut memiliki hubungan kekerabatan dengan unsur pimpinan DPR RI—untuk menghentikan atau menyelesaikan pengaduan tersebut tanpa proses hukum.
Guna menjawab keresahan publik, LSM PRO RAKYAT menyampaikan enam poin tuntutan mendesak kepada Jaksa Agung RI:
Mengevaluasi serta memberikan penjelasan terbuka terkait penanganan laporan pengaduan masyarakat di Kejati Lampung.
Memberikan kepastian tindak lanjut hukum atas laporan dugaan penyimpangan proyek SPAM Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2022.
Mengklarifikasi secara resmi kepada publik bahwa tidak ada intervensi dari pejabat Kejaksaan Agung RI dalam penanganan perkara di daerah.
Mengusut dugaan gratifikasi pungutan Rp3 juta per Puskesmas di Dinas Kesehatan Lampung Selatan secara menyeluruh.
Membuka perkembangan penanganan perkara dugaan gratifikasi Dinkes Lampung Selatan yang telah dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Selatan secara transparan.
Melanjutkan proses penyidikan hingga tahap penuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
“Hukum harus ditegakkan dan berlaku sama bagi siapa pun. Sudah tidak zamannya lagi memakai backingan pusat,” pungkas Aqrobin. (Red)
Catatan Redaksi: Sesuai Kode Etik Jurnalistik dan prinsip keberimbangan berita (cover both sides), redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak Kejati Lampung, Kejari Lampung Selatan, serta Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan untuk memberikan hak jawab, klarifikasi, maupun penjelasan resmi terkait pemberitaan ini.