
Bandarlampungt, sinarlampung.co – Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) Universitas Lampung (Unila) mengonfirmasi telah menemukan unsur-unsur dugaan tindak pidana kekerasan seksual dalam pemeriksaan terhadap seorang oknum dosen berinisial RF. Dosen yang dilaporkan oleh mahasiswi program pascasarjana tersebut diketahui juga menduduki jabatan strategis sebagai Ketua Program Studi (Kaprodi).
Tim Advokasi PPKPT Unila, Sukarmin, menyampaikan bahwa kesimpulan tersebut didapat setelah tim melakukan pemeriksaan mendalam terhadap pelapor (korban) maupun dosen terlapor. Berbekal temuan tersebut, PPKPT telah melayangkan rekomendasi resmi kepada pimpinan universitas.
“Dalam pemeriksaan kami sudah menemukan unsur-unsur adanya tindak pidana kekerasan seksual. Atas dasar itu, PPKPT memberikan rekomendasi kepada pimpinan,” tegas Sukarmin saat memberikan keterangan, Senin (9/11/2026).
Sukarmin meluruskan bahwa kedudukan PPKPT bukanlah lembaga penegak hukum sehingga tidak berwenang memutus bersalah atau tidaknya terlapor secara pidana. Ranah PPKPT berada pada penegakan etik dan aturan internal perguruan tinggi dengan tingkatan sanksi administratif mulai dari kategori ringan, sedang, hingga berat.
“Secara normatif, sanksi terberat adalah pemecatan. Tetapi, kami tidak secara spesifik merekomendasikan harus ringan, sedang, atau berat. Yang jelas telah terjadi pelanggaran dan pelanggaran itu ada sanksinya,” ujarnya.
Hingga saat ini, rincian rekomendasi serta waktu penetapan sanksi final belum diungkapkan ke publik karena kewenangan eksekusi sepenuhnya berada di tangan pimpinan Unila.
Di tengah proses penentuan sanksi, PPKPT menegaskan bahwa perlindungan serta pemulihan hak akademik korban menjadi prioritas utama. Pihak kampus telah mengambil langkah cepat dengan mengganti posisi dosen pembimbing korban yang sebelumnya dipegang langsung oleh terlapor RF, sehingga proses studi mahasiswi tersebut tidak terhambat relasi kuasa.
Selain perlindungan akademik, PPKPT membuka pintu pendampingan hukum penuh melalui Tim Advokasi Unila maupun Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) kampus apabila korban memutuskan membawa perkara ini ke ranah pidana kepolisian.
Terkait wacana penyelesaian di luar pengadilan (restorative justice), Sukarmin menyatakan hal tersebut hanya dimungkinkan jika terdapat kesepakatan mutlak dari kedua belah pihak. Jika tidak tercapai mufakat, hak korban untuk menempuh jalur litigasi tetap terbuka lebar.
Sementara itu, mengenai status keaktifan RF sebagai Kaprodi maupun tenaga pengajar selama proses pemeriksaan, Sukarmin mengarahkan konfirmasi kepada pihak dekanat terkait, sembari memastikan bahwa secara administratif kepegawaian RF masih berstatus dosen Unila.
Pemeriksaan terhadap kasus oknum Kaprodi ini ternyata membuka tabir dugaan kasus serupa di lingkungan kampus hijau tersebut. Sukarmin mengakui bahwa PPKPT turut mengantongi beberapa indikasi laporan lain yang masuk dalam kategori kekerasan di lingkungan perguruan tinggi.
“Yang sedang kami tangani sampai hari ini yang sudah pasti ini. Kemudian ada beberapa lagi, saya lupa person-nya, tetapi jenisnya kira-kira masuk ranah PPKPT,” ungkapnya.
Sesuai regulasi, pemeriksaan oleh Satgas PPKPT memiliki tenggat waktu normal maksimal 30 hari, namun dapat diperpanjang apabila dibutuhkan pendalaman alat bukti maupun keterangan saksi tambahan. Publik dan civitas academica kini menanti ketegasan pimpinan Unila dalam mengeksekusi rekomendasi sanksi tersebut.