
Jakarta, sinarlampung.co – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memaparkan perkembangan penyidikan kasus penyadapan ilegal yang menjerat mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) beserta jajarannya dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Dalam paparan tersebut, Suyudi mengungkap luasnya spektrum sasaran penyadapan serta pemeriksaan terhadap satu jenderal aktif berinisial TK.
Menurut hasil penyidikan, target penyadapan tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga meluas ke berbagai lingkar kekuasaan, lembaga penegak hukum, hingga kelompok masyarakat sipil.
“Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden RI, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, serta tokoh politik,” ujar Suyudi di hadapan Komisi III DPR RI.
Selain jajaran elite pemerintahan pusat, jaringan penyadapan ini juga menyasar kepala daerah, petinggi kepolisian, hingga mahasiswa.
“Gubernur dan kapolda, KPK, kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan (ormas), aktivis, serta mahasiswa,” imbuhnya.
Meski demikian, Jenderal Suyudi menekankan bahwa masuknya nama-nama dalam daftar sasaran penyadapan murni merupakan materi penyidikan dan tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana.
Dalam perkembangan terbaru, Mabes Polri mengonfirmasi tengah memeriksa intensif seorang perwira tinggi aktif berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen) berinisial TK. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir meluruskan spekulasi publik dengan menegaskan bahwa sosok TK bukanlah Tito Karnavian.
Berdasarkan uraian Kapolri dalam rapat kerja tersebut, Brigjen TK berperan melaksanakan pengawasan lapangan (surveillance) atas perintah Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (AS). Hasil pemantauan dan penyadapan tersebut kemudian dilaporkan oleh AS kepada Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Adapun Irjen AS—yang sebelumnya menjabat sebagai Plt. Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri—diketahui menjalankan perintah penyadapan langsung dari Listyo Sigit tanpa melalui prosedur permohonan penyidikan yang sah. Saat ini, Brigjen TK masih berstatus terperiksa oleh Biro Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof) Divisi Propam Polri bersama tim penyidik.
Sebelumnya, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, yakni:
Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (Mantan Kapolri dan Mantan Kepala Staf Kepresidenan)
Irjen Pol Eko Hadi Santoso (Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. I Sespim Lemdiklat Polri)
Irjen Pol Slamet Uliandi (Kepala Divisi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi/Kadiv TIK Polri)
Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (Mantan Kadivkum Polri)
Atas pelanggaran berat tersebut, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution telah resmi dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari keanggotaan Polri melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) di Mabes Polri pada Selasa (10/11/2026).
Mabes Polri menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas jaringan dan dalang di balik praktik penyadapan ilegal ini secara transparan dan profesional guna menjaga stabilitas serta kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. (Red)