
Bandar Lampung, sinarlampung.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mulai mempersiapkan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027. Besaran upah minimum tersebut akan ditentukan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan kondisi ketenagakerjaan.
Pembahasan ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual, Senin (16/11/2026).
Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Kemasyarakatan dan SDM, dr. Imam Ghozali, Sp.An., M.Kes., mengikuti rakor tersebut dari Ruang Command Center Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung.
Dalam rakor tersebut, Menteri Ketenagakerjaan RI Yassierli menjelaskan bahwa penetapan upah minimum 2027 akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan.
Berdasarkan ketentuan tersebut, gubernur wajib menetapkan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Sementara penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dapat dilakukan sesuai kebijakan masing-masing daerah.
Yassierli menyebut ada tiga faktor utama yang menjadi pertimbangan dalam menentukan upah minimum, yakni kebutuhan hidup layak (KHL), kondisi ekonomi, serta kondisi ketenagakerjaan.
Selain itu, penghitungan kenaikan upah juga mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu dengan rentang 0,5 hingga 1,0 sesuai formula dalam regulasi baru.
Untuk menghitung kebutuhan hidup layak, pemerintah menggunakan estimasi berdasarkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS dengan metodologi International Labour Organization (ILO).
Estimasi tersebut mencakup empat kelompok pengeluaran, yaitu makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta perumahan.
Pemerintah juga menyiapkan estimasi KHL hingga tingkat kabupaten/kota melalui pendekatan klaster berdasarkan karakteristik masing-masing daerah.
Menurut Yassierli, data tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dewan pengupahan daerah dan kepala daerah dengan tetap memperhatikan kondisi ekonomi, karakteristik industri, serta kemampuan dunia usaha.
Ia juga mendorong penetapan upah minimum dilakukan melalui dialog sosial yang melibatkan pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha agar keputusan yang dihasilkan dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak.
Berdasarkan jadwal pemerintah, penetapan UMP 2027 ditargetkan paling lambat 21 November 2026. Selanjutnya, penetapan UMSP dilakukan lima hari setelahnya.
Sementara penetapan UMK ditargetkan paling lambat 25 November 2026, disusul UMSK lima hari setelah penetapan UMK.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut meminta pemerintah daerah mengedepankan dialog antara pekerja dan pengusaha dalam proses penetapan upah.
Menurutnya, kebijakan pengupahan perlu menjaga kesejahteraan pekerja sekaligus memperhatikan keberlangsungan industri dan iklim investasi.
Melalui koordinasi tersebut, Pemprov Lampung diharapkan dapat mempersiapkan penetapan UMP 2027 dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup masyarakat di daerah. (*)