Kesra Bandar Lampung Akui Paket Umrah Rp35 Miliar Sengaja Dipecah dan Baru Tahu Vendor Terseret Kasus Kuota Haji

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Persoalan proyek program umrah Pemerintah Kota Bandar Lampung senilai Rp35 miliar semakin meruncing. Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Bandar Lampung mengakui pengadaan tersebut terpecah menjadi dua transaksi meski menggunakan biro perjalanan yang sama.

Pengakuan itu disampaikan Kabag Kesra Jhoni Asman melalui Khairul, staf fungsional Kesra Bandar Lampung, saat dikonfirmasi mengenai sejumlah persoalan dalam pengadaan program umrah yang dimenangkan PT Kaisa Rossie.

Tak hanya soal pemecahan paket, Kesra juga mengaku baru mengetahui perusahaan tersebut terseret dalam pusaran penyidikan dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) setelah membaca pemberitaan media.

Khairul membenarkan bahwa pengadaan yang secara substansi merupakan satu paket belanja tersebut direalisasikan melalui dua transaksi. Ia berdalih pembagian dilakukan karena kebutuhan belanja oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berlangsung berulang.

“Itu belanjanya satu paket. Cuman karena PPK itu belanjanya berulang, jadi dibaginya begitu, tapi sebenarnya paketnya satu,” kata Khairul melalui sambungan telepon, Jumat (13/11/2026).

Pernyataan tersebut membuka pertanyaan mengenai dasar pertimbangan Kesra dalam membagi pengadaan bernilai puluhan miliar rupiah menjadi dua transaksi.

Terlebih, ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah mengatur bahwa pemaketan harus memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, serta kesatuan sistem barang dan jasa.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah juga melarang pemecahan pengadaan yang bertujuan menghindari tender atau seleksi.

Namun, Khairul menyebut penjelasan teknis mengenai proses pengadaan bukan menjadi kewenangannya, melainkan berada pada PPK.

Ia menjelaskan bahwa proses pemilihan penyedia dilakukan melalui mekanisme e-purchasing menggunakan katalog elektronik.

“Itu kan prosesnya E-purchasing jadikan semuanya online (e-katalog, red). Semuanya mulai aktivitas, kredibilitas (penyedia, red), disitu,” dalihnya.

Khoirul juga menyebut proses pemilihan penyedia terlebih dahulu dipelajari oleh Kepala Bagian Kesra.

“Ya dipelajari dulu oleh Kabag,” katanya.

Baru Tahu Vendor Terseret Kasus Kuota Haji

Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah rekam jejak PT Kaisa Rossie. Perusahaan tersebut diketahui masuk dalam pusaran penyidikan KPK terkait dugaan korupsi kuota haji di lingkungan Kementerian Agama.

Direktur perusahaan, Hj. Lili Widojani Sugihwiharno, sebelumnya telah diperiksa penyidik KPK. Aset berupa mata uang asing milik perusahaan juga disebut turut disita dalam proses penyidikan tersebut.

Ketika dikonfirmasi mengenai persoalan itu, Khoirul mengaku pihaknya baru mengetahui keterkaitan PT Kaisa Rossie dengan kasus kuota haji setelah membaca pemberitaan media.

“Tapi itu bukan umrah, haji ya. Ada beberapa perusahaan, termasuk PT Kaisa Rossie. Kami tau itu pas baca berita, kami belum telusuri,” ujarnya.

Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana proses penelusuran rekam jejak dan evaluasi kredibilitas penyedia dilakukan sebelum perusahaan dipercaya mengelola program umrah dengan anggaran puluhan miliar rupiah.

Meski pemeriksaan KPK dalam perkara kuota haji tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran dalam proyek umrah di Bandar Lampung, informasi tersebut tetap menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam evaluasi risiko penyedia.

Baca Juga: Travel Umrah Pemkot Balam Rp35 Miliar Terseret Kasus Korupsi Kuota Haji?

Terlebih, program tersebut menggunakan uang negara yang semestinya dikelola dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas.

Saat ditanya mengenai langkah atau tindak lanjut Kesra setelah mengetahui vendor tersebut terseret persoalan hukum, Khairul tidak memberikan penjelasan lebih jauh.

“Nah kalo itu, ranahnya Kabag yang jawab,” ucapnya.

Hingga berita ini disusun, penjelasan mengenai alasan pemecahan paket, mekanisme evaluasi penyedia, serta langkah yang akan diambil Pemkot Bandar Lampung terhadap PT Kaisa Rossie masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut kepada Kepala Bagian Kesra, Jhoni Asman, dan PPK terkait.

Publik juga menanti penjelasan apakah pembagian transaksi tersebut memiliki dasar teknis dan regulasi yang kuat atau justru berpotensi bertentangan dengan ketentuan pemaketan pengadaan barang dan jasa pemerintah. (Tam/Dir)