
Tulang Bawang, sinarlampung.co – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulang Bawang menetapkan NVM sebagai tersangka dalam perkara dugaan perintangan penyidikan kasus pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik BUMD PT Tulang Bawang Jaya Perseroda Tahun 2025.
Usai ditetapkan sebagai tersangka, NVM langsung ditahan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan.
Penetapan tersangka ini merupakan perkembangan terbaru dalam pengusutan dugaan penyimpangan pengelolaan SPBU milik perusahaan daerah tersebut. Penyidikan yang sebelumnya berfokus pada dugaan penyimpangan pengelolaan BBM kini turut mengarah pada dugaan upaya menghambat proses penegakan hukum.
Berdasarkan keterangan Kejari Tulang Bawang, penyidikan perkara perintangan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-03/L.8.18/Fd.2/11/2026 tertanggal 9 November 2026.
Dalam proses penyidikan, tim telah memeriksa 10 orang saksi dan mengumpulkan empat jenis alat bukti, yakni keterangan saksi, surat, barang bukti, serta barang bukti elektronik.
Salah satu fakta yang didalami penyidik berkaitan dengan aktivitas pengecoran BBM jenis solar di SPBU Nomor 24.345.107 milik BUMD PT Tulang Bawang Jaya Perseroda.
Aktivitas tersebut diketahui oleh tersangka berdasarkan hasil penyidikan yang disampaikan kejaksaan. Fakta itu kemudian didalami melalui pemeriksaan terhadap sejumlah saksi.
Penyidik juga menemukan dugaan upaya memengaruhi keterangan saksi, menghilangkan alat bukti maupun barang bukti, serta tidak menyampaikan informasi yang sebenarnya diketahui oleh pihak direktur.
Dugaan tindakan tersebut dinilai menghambat proses pengungkapan perkara utama, sehingga penyidik mengembangkan penanganan perkara ke dugaan tindak pidana perintangan penyidikan.
Penggeledahan yang dilakukan pada 24 Juni 2026 juga menjadi bagian dari rangkaian pengumpulan bukti. Termasuk di dalamnya barang bukti elektronik yang kini digunakan penyidik untuk memperkuat pembuktian.
Atas rangkaian fakta dan alat bukti yang diperoleh, Kejari Tulang Bawang menetapkan NVM sebagai tersangka dengan sangkaan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Penyidik kemudian melakukan penahanan terhadap tersangka selama 20 hari ke depan.
Dalam keterangannya, Kejari Tulang Bawang mengajak masyarakat, khususnya para saksi dan pihak yang mengetahui aktivitas pengecoran maupun penjualan BBM yang diduga merugikan keuangan negara, agar bersedia memberikan keterangan kepada penyidik.
Kejaksaan juga menyoroti dugaan penyimpangan distribusi BBM yang berpotensi menghambat tujuan pemerintah menyediakan BBM bersubsidi, terutama bagi petani yang membutuhkan dukungan energi untuk kegiatan pertanian.
Di sisi lain, Kejari Tulang Bawang turut menanggapi adanya pemasangan spanduk dan aktivitas media sosial oleh sejumlah pihak yang dinilai tidak bertanggung jawab serta berpotensi memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi kejaksaan.
Meski demikian, penegakan hukum tetap harus dilakukan secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang sah.
Kejaksaan menegaskan bahwa pengusutan perkara ini merupakan bagian dari upaya menjaga integritas pengelolaan aset dan usaha milik daerah agar tidak disalahgunakan serta tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Penetapan NVM sebagai tersangka bukan merupakan putusan bersalah. Proses pembuktian tetap harus berjalan sesuai ketentuan hukum dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Kini, masyarakat menunggu perkembangan pengusutan perkara pengelolaan SPBU PT Tulang Bawang Jaya Perseroda, termasuk sejauh mana penyidikan dapat mengungkap dugaan penyimpangan distribusi BBM dan pihak-pihak yang bertanggung jawab. (*)