LSM Penjara Indonesia Soroti Proyek Bronjong di Pesawaran-Pringsewu, PPK Didesak Turun ke Lapangan

Pesawaran, sinarlampung.co – LSM Penjara Indonesia DPD Provinsi Lampung menyoroti dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis dalam pekerjaan pembangunan bronjong di Kabupaten Pesawaran dan Pringsewu.

Dugaan tersebut mencakup penggunaan material yang disinyalir tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB), pekerjaan galian dasar yang dipertanyakan, hingga kualitas kawat bronjong yang diduga tidak memenuhi standar teknis.

Dua lokasi yang menjadi sorotan berada di Desa Kota Jawa, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, serta Pekon Pardasuka, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu.

Berdasarkan informasi masyarakat dan pemantauan awal LSM Penjara Indonesia, sejumlah tahapan pekerjaan diduga tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kondisi ini dinilai perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan teknis untuk memastikan kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi kontrak.

Pasalnya, konstruksi bronjong tidak sekadar menyusun batu ke dalam anyaman kawat. Pekerjaan tersebut membutuhkan perencanaan matang, mulai dari kondisi tanah, kedalaman pondasi, pekerjaan galian, kualitas batu, ukuran anyaman kawat hingga metode pemasangan.

LSM Penjara Indonesia juga menyoroti proyek Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung yang tercantum dalam papan informasi pekerjaan di Kabupaten Pringsewu.

Berdasarkan papan informasi proyek, pekerjaan tersebut memiliki rincian sebagai berikut:

– Kegiatan: Penyelenggaraan Jalan Provinsi.

– Pekerjaan: Rehabilitasi Jembatan Provinsi-3.

– Nomor kontrak: 01/KTR/PPK-RHB.JBT.3/V.03/VII/2026.

– Tanggal kontrak: 23 Juli 2026.

– Nilai kontrak: Rp700.900.000.

– Waktu pelaksanaan: 90 hari kalender.

– Lokasi: Kabupaten Pringsewu.

– Pelaksana: CV Royal Madania.

– Pengawas: CV Inti Mulya Konsultan.

Atas temuan awal tersebut, LSM Penjara Indonesia mendesak Dinas BMBK Provinsi Lampung, khususnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), agar tidak hanya mengandalkan laporan administrasi kontraktor.

Mereka meminta pemeriksaan langsung ke lapangan untuk memastikan seluruh tahapan pekerjaan, volume, dan material benar-benar sesuai dengan dokumen kontrak.

Ketua LSM Penjara Indonesia DPD Provinsi Lampung, Mahmuddin, menegaskan PPK, konsultan pengawas, dan kontraktor memiliki tanggung jawab terhadap kualitas pekerjaan yang dibiayai menggunakan uang negara.

“PPK jangan hanya duduk di belakang meja dan menerima laporan pekerjaan. Harus turun langsung ke lapangan, periksa kedalaman galian, pondasi, kualitas batu, ukuran dan mutu kawat bronjong, serta kesesuaian seluruh volume pekerjaan dengan RAB dan gambar teknis. Jangan sampai pekerjaan baru selesai tetapi kualitasnya sudah diragukan,” tegas Mahmuddin.

Menurut Mahmuddin, dugaan ketidaksesuaian spesifikasi, pengurangan volume, maupun pengabaian tahapan konstruksi harus ditelusuri secara serius apabila ditemukan indikasi kesengajaan untuk menguntungkan pihak tertentu.

Ia menilai persoalan tersebut tidak bisa serta-merta dianggap sebagai kesalahan teknis biasa apabila hasil pemeriksaan nantinya menemukan adanya perbuatan yang mengarah pada kerugian keuangan negara.

LSM Penjara Indonesia meminta pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, baik terhadap kualitas material, volume pekerjaan, metode pelaksanaan maupun kesesuaian hasil konstruksi dengan spesifikasi teknis.

Mahmuddin juga mendorong agar dugaan penyimpangan yang memiliki indikasi tindak pidana ditindaklanjuti melalui audit dan pemeriksaan oleh lembaga berwenang.

Menurutnya, pengawasan proyek infrastruktur harus dilakukan secara serius sejak tahap pelaksanaan hingga pekerjaan dinyatakan selesai. Jangan sampai anggaran negara terserap, tetapi kualitas bangunan justru tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. (Red)