Diduga Langgar Aturan Sejak 2021, WALHI Minta Izin Tambang Pasir Laut PT STTP Diperiksa

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Lampung mendesak Pemerintah Provinsi Lampung dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memeriksa kembali seluruh perizinan aktivitas pengerukan pasir laut oleh PT Sienar Tri Tunggal Perkasa (STTP) di perairan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang.

WALHI menilai kepemilikan dokumen perizinan tidak otomatis menjamin kegiatan perusahaan sesuai ketentuan hukum maupun aman bagi lingkungan. Terlebih, organisasi lingkungan tersebut menduga PT STTP telah melakukan aktivitas pertambangan pasir laut sejak 2021 tanpa dilengkapi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye WALHI Lampung, Mustakim, mengatakan persoalan aktivitas perusahaan tidak boleh hanya dilihat dari kelengkapan administrasi. Pemerintah juga harus memastikan kegiatan pengerukan tidak merusak ekosistem laut dan mengganggu wilayah tangkap nelayan.

Menurut Mustakim, terdapat persoalan tata ruang yang perlu diperhatikan pemerintah. Salah satunya Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengembangan Kawasan Konservasi Perairan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung.

Dalam regulasi tersebut, perairan Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, disebut sebagai areal pengembangan kawasan konservasi perairan dan konservasi pesisir serta pulau-pulau kecil.

Namun, pada 19 April 2021, Pemerintah Provinsi Lampung menerbitkan Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan kepada PT STTP melalui Nomor 301/I/IUP/PMDN/2021.

“Persoalan ini harus dilihat secara menyeluruh. Jangan sampai kebijakan pemerintah justru mengabaikan kawasan yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai areal pengembangan konservasi,” kata Mustakim.

WALHI juga menyoroti dokumen perizinan yang diklaim dimiliki PT STTP, antara lain perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Lampung, persetujuan pelaksanaan pengerukan, dokumen lingkungan, serta PKKPRL Nomor 23042410511800002 yang diterbitkan pada 23 April 2024.

Menurut WALHI, seluruh dokumen tersebut perlu diperiksa untuk memastikan kesesuaian antara jenis kegiatan yang disetujui dengan praktik di lapangan, termasuk lokasi dan koordinat pengerukan, luas wilayah kerja, kedalaman, volume material yang diangkat, metode pengerjaan, hingga pemanfaatan dan penjualan material hasil kerukan.

Selain persoalan perizinan, WALHI menemukan persoalan lain terkait aktivitas pencucian material hasil pengerukan.

Dalam dokumen Izin Lingkungan Nomor 660/10.019/A 0000610/V.16/2020 tertanggal 16 November 2020, disebutkan bahwa PT STTP memiliki rencana kegiatan penambangan batuan pasir di Sungai Way Tulang Bawang, Kecamatan Dente Teladas dan Kecamatan Rawajitu Selatan, serta penyediaan alur pelayaran dari muara Sungai Way Tulang Bawang hingga enam mil ke arah laut.

WALHI menyoroti ketentuan dalam dokumen lingkungan tersebut yang melarang pencucian material hasil pengerukan dilakukan di lokasi pengerukan. Lokasi pencucian dan pemisahan material disebut harus berada di titik lain yang telah ditentukan.

Mustakim menilai aktivitas pencucian material di laut berpotensi menghasilkan air buangan yang membawa lumpur halus, partikel tersuspensi, dan sedimen. Jika tidak dikelola dengan baik, kegiatan tersebut dapat meningkatkan kekeruhan air, mengganggu penetrasi cahaya matahari, serta memberikan tekanan terhadap habitat biota laut.

WALHI juga mengingatkan bahwa pengerukan dasar perairan berpotensi mengubah struktur dasar laut, mengganggu habitat organisme bentik, dan memengaruhi rantai makanan biota laut, termasuk rajungan yang memiliki nilai ekonomi bagi nelayan.

“Wilayah tangkap nelayan bukan ruang kosong. Ada kehidupan masyarakat yang bergantung pada ekosistem tersebut dan berlangsung secara turun-temurun,” ujarnya.

Sorotan WALHI turut mengarah pada pengakuan PT STTP dalam hak jawab pemberitaan Kupastuntas.co. Perusahaan disebut mengakui bahwa material hasil pengerukan yang memiliki nilai ekonomis dijual untuk membiayai kegiatan pendalaman alur pelayaran.

Material yang diangkat disebut terdiri atas lumpur, lempung, kulit kerang, pasir besi, pasir silika, kayu, tanah liat, dan material lainnya.

Bagi WALHI, pengakuan tersebut menjadi alasan penting untuk membuka transparansi mengenai jenis, volume, serta mekanisme pemanfaatan material hasil pengerukan.

WALHI juga mengaitkan persoalan tersebut dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 5 P/HUM/2025 terkait pengujian materiil Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Putusan tersebut membatalkan ketentuan Pasal 10 ayat (2), (3), dan (4) PP Nomor 26 Tahun 2023 yang mengatur pemanfaatan dan penjualan hasil sedimentasi berupa pasir laut. Karena itu, WALHI meminta pemerintah memperhatikan implikasi putusan tersebut dalam mengawasi kegiatan pengerukan dan pemanfaatan material hasil kerukan.

Di sisi lain, WALHI menilai klaim perusahaan mengenai pelibatan masyarakat melalui penyediaan transportasi perahu, perekrutan tenaga kerja harian, pengawasan pemuatan material, dan penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) tidak dapat dijadikan ukuran bahwa seluruh masyarakat telah menerima aktivitas tersebut.

Menurut WALHI, keterlibatan sebagian warga dalam kegiatan ekonomi perusahaan tidak otomatis berarti masyarakat menyetujui seluruh aktivitas pengerukan.

Terlebih, aksi penolakan nelayan Kuala Teladas pada 10 November 2026 menunjukkan masih adanya keberatan masyarakat terhadap kegiatan tersebut.

Mustakim mengatakan pemerintah dan perusahaan harus membuka ruang dialog yang setara serta melibatkan nelayan yang terdampak secara langsung, termasuk kelompok masyarakat yang menolak aktivitas pengerukan.

Ia juga mempertanyakan urgensi pendalaman alur pelayaran di muara Sungai Way Tulang Bawang. Menurutnya, selama ini masyarakat yang beraktivitas keluar masuk sungai dan laut di kawasan tersebut tidak pernah mengalami kesulitan akibat pendangkalan atau sedimentasi.

Selain itu, WALHI meminta pemerintah memeriksa masa berlaku seluruh perizinan PT STTP. Pihaknya menyebut izin usaha pertambangan perusahaan diduga telah berakhir pada April 2026, sementara masa berlaku PKKPRL juga disebut akan berakhir pada November 2026.

WALHI meminta Pemerintah Provinsi Lampung, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta instansi terkait tidak memperpanjang atau memperbarui persetujuan kegiatan sebelum seluruh persoalan hukum, lingkungan, dan dampak sosialnya diperiksa secara menyeluruh.

“Apapun status legal dari aktivitas yang dilakukan oleh PT STTP seharusnya tidak ada lagi alasan bagi Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Pusat untuk memperpanjang dan/atau memperbaharui persetujuan untuk aktivitas tersebut,” tegas Mustakim.

WALHI menilai pembangunan infrastruktur pelayaran tidak seharusnya mengorbankan ekosistem laut dan ruang penghidupan masyarakat pesisir. (*)