Mantan Sekwan Lampura Ahmad Alamsyah Vonis Bebas, Dua Bawahan Dihukum 9 dan 8 Tahun
Juniardi
Bandarlampung, sinarlampung.co – Drama hukum dugaan korupsi pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD Lampung Utara tahun anggaran 2022 senilai Rp2,9 miliar bermuara pada putusan mengejutkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungkarang.
Dalam persidangan maraton yang berlangsung hingga Senin (9/11/2026) malam, majelis hakim yang dipimpin Firman Khadafi Tjindarbumi menjatuhkan vonis bebas terhadap mantan Sekretaris DPRD (Sekwan) Lampung Utara, Dr. H. Ahmad Alamsyah, M.M.
Amar putusan menegaskan bahwa Alamsyah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, baik dalam dakwaan primer maupun subsider, sehingga hakim memerintahkan pembebasannya seketika dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) serta pemulihan harkat dan martabatnya seperti sediakala.
Namun, ketukan palu hakim malam itu tidak lahir dari mufakat bulat, melainkan diwarnai pendapat berbeda (dissenting opinion) dari salah satu hakim anggota yang memantik sorotan tajam atas dinamika pembuktian di ruang sidang.
Kemenangan hukum Alamsyah menjadi panggung emosional setelah melewati marathon persidangan selama enam bulan. Suasana haru menyeruak saat ia menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas dukungan doa yang menyertainya sepanjang proses peradilan.
Di barisan penasihat hukum, tim advokat dari Kantor Hukum Slamet Har & Partners—Slamet Haryadi, Ruly Antoni, Aldo Pradana Putra, M. Imron Suhada, dan Suprio—menegaskan bahwa vonis bebas murni ini merupakan harga mati atas ketiadaan niat jahat (mens rea).
Fakta-fakta yang terkuak di meja hijau membuktikan bahwa Alamsyah tidak pernah melakukan persekongkolan (meeting of minds) maupun tindakan sengaja untuk menggerogoti kas negara, sehingga penasihat hukum mendesak kejaksaan agar patuh pada norma KUHAP dan petunjuk Mahkamah Agung untuk segera mengeksekusi pengeluaran Alamsyah dari tahanan.
Vonis bebas sang mantan Sekwan menghadirkan jurang nasib yang kontras jika disandingkan dengan dua bawahannya dalam berkas perkara terpisah.
Pada malam yang sama, pertanggungjawaban pidana dibebankan sepenuhnya kepada Faruk selaku mantan Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Bagian Keuangan yang divonis 9 tahun penjara serta kewajiban membayar uang pengganti Rp1,8 miliar, disusul Isman sebagai Bendahara Pengeluaran yang diganjar 8 tahun penjara, denda Rp500 juta, dan uang pengganti Rp582 juta.
Kontrasnya nasib para terdakwa ini menandaskan bagaimana majelis hakim memilah peran serta pertanggungjawaban material dalam eksekusi anggaran daerah.
Meski harus menerima kenyataan pahit atas vonis bebas Alamsyah, Korps Adhyaksa tidak lantas tinggal diam. Kasi Penuntutan Kejati Lampung, Derry Gusman, menegaskan pihaknya menghormati putusan pengadilan namun memberikan catatan tebal atas munculnya dissenting opinion di tubuh majelis hakim.
Kejaksaan kini tengah mencermati substansi perbedaan pendapat tersebut guna dilaporkan kepada pimpinan sebagai dasar menentukan celah dan strategi langkah hukum lanjutan, sembari mengkaji konstruksi hukum yang memungkinkan penuntut umum menguji kembali putusan bebas ini ke tingkat yang lebih tinggi. (Red)
