Tim Kejari Pringsewu Obrak Abrik Kantor Kemenag Pringsewu Fokus Usut Pemerasan Dana BOS, OMI, dan Sertifikasi Guru
Juniardi
Pringsewu, sinarlampung.co – Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) bersama Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Pringsewu mengambil langkah hukum tegas. Didampingi pengamanan personel TNI dari Kodim 0424/Tanggamus, tim penyidik mendatangi dan menggeledah Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pringsewu, Selasa (10/11/2026).
Penggeledahan yang berlangsung mulai pukul 11.00 hingga sore hari tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Pidsus M. Fadil Paramajeng, S.H., bersama Kasi Intelijen Kejari Pringsewu, Annas Huda Sofianuddin, S.H., M.H., berdasarkan surat perintah yang ditandatangani Kepala Kejari Pringsewu, Anggiat AP Pardede.
Langkah hukum ini menjadi sorotan publik lantaran membongkar dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dalam jabatan serta penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan sejumlah anggaran strategis pendidikan.
Incar Tiga Pos Anggaran Krusial 2024–2026
Berdasarkan rilis resmi dan pengembangan penyidikan, kasus ini mencakup pengelolaan dana di lingkungan Kemenag Pringsewu untuk rentang waktu tahun anggaran 2024, 2025, hingga 2026. Fokus penyelidikan diarahkan pada tiga pos utama yang melibatkan seluruh satuan pendidikan di bawah naungan Kemenag:
Penelusuran aliran dana yang mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Raudhatul Athfal (RA)/TK, Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), hingga Madrasah Aliyah (MA). Berdasarkan penelusuran, dana BOS madrasah yang cair dalam dua tahap per tahun ini diduga menjadi objek pungutan sebesar Rp10.000 per siswa di tingkat MI, MTs, dan MA.
Penyidik mendalami dugaan penyimpangan serta iuran wajib terkait pelaksanaan kegiatan Olimpiade Madrasyah Indonesia (OMI).
Penelusuran atas laporan masif terkait dugaan pemotongan hak tunjangan profesi guru yang disalurkan secara berkala yaitu sertifikasi guru. Berdasarkan data di lapangan, pemotongan tersebut diduga menyasar tenaga pendidik dengan besaran Rp50.000 untuk guru non-PNS dan Rp100.000 untuk guru PNS.
Ruang Pendis Digeledah, Pejabat Kumpul di Lokasi
Dalam operasi yang melibatkan sekitar 25 personel gabungan tersebut, penyidik menyisir sejumlah ruangan strategis yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, kepegawaian, serta bidang pendidikan madrasah.
Kepala Kantor Kemenag Pringsewu, Khuzil Afwa Kahuripan, bersama sejumlah pejabat struktural tampak hadir dan menyaksikan langsung jalannya penggeledahan di ruang Seksi Pendidikan Madrasah (Pendis) dan ruang kerja lainnya. Pihak Kemenag disebut bersikap kooperatif selama proses pengumpulan barang bukti berlangsung.
Dari penggeledahan tersebut, tim penyidik menyita sejumlah dokumen penting, berkas administrasi keuangan, serta barang bukti elektronik berupa telepon genggam (handphone) milik pihak-pihak terkait guna mendukung proses pembuktian.
Status Nilai Anggaran dan Kerugian Negara
Terkait dengan akumulasi total kerugian keuangan negara secara keseluruhan, pihak Kejari Pringsewu menyatakan bahwa hal tersebut masih dalam tahap penghitungan mendalam (auditing/forensik keuangan) oleh tim penyidik.
”Untuk barang bukti dan dokumen nanti akan kami jelaskan secara rinci karena saat ini masih tahap pengumpulan. Begitu juga dengan jumlah kerugian negara, belum bisa disampaikan karena proses audit dan penghitungan masih berjalan,” ungkap Kasi Intelijen Kejari Pringsewu, Annas Huda Sofianuddin.
Kejari Pringsewu menegaskan bahwa penyidikan perkara ini akan dikawal secara profesional, objektif, dan transparan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kejaksaan juga tidak segan-segan menindak tegas pihak manapun yang berdasarkan alat bukti sah terbukti bertanggung jawab atas praktik culas yang mencederai dunia pendidikan di Kabupaten Pringsewu.
Masyarakat dan unsur pemerhati pendidikan di Lampung kini menanti langkah lanjutan Kejari Pringsewu, termasuk potensi penetapan tersangka seiring tuntasnya penghitungan kerugian negara dari skandal pemerasan dana BOS, OMI, dan sertifikasi guru ini. (Red)
