Buruan 14 DPO Kejari Bandar Lampung: Dari Skandal KUR Bank Lampung hingga Kejahatan Cyber
Juniardi
Bandarlampung, sinarlampung.co – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandar Lampung memperketat perburuan terhadap 14 buronan yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) atas berbagai perikatan tindak pidana umum hingga korupsi.
Langkah tegas ini diambil seiring banyaknya perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah), di mana para terpidana justru mangkir dan menghindar dari eksekusi vonis pengadilan.
Sinyal perburuan tersebut ditegaskan oleh Kasi Intelijen Kejari Bandar Lampung, Mohammad Iqbal Firdaozi, Selasa (10/11/2026).
Iqbal mengungkapkan bahwa peta persebaran para buronan telah terdeteksi, di mana 10 orang diperkirakan masih bersembunyi di wilayah Bandar Lampung, sementara 4 lainnya teridentifikasi melarikan diri ke luar daerah.
”Sebagian besar statusnya sudah inkrah, tinggal pelaksanaan eksekusi penahanan. Kami mengedepankan kesadaran mereka untuk kooperatif. Namun jika terus menghindar, tim akan melakukan penjemputan paksa. Kami mengimbau agar mereka segera menyerahkan diri,” ujar Iqbal di Kantor Kejari Bandar Lampung.
Dalam upaya penyergapan ini, Kejari Bandar Lampung tidak hanya menerbitkan pencekalan ke luar negeri, tetapi juga telah mengantongi koordinat serta titik-titik lokasi yang diduga kuat menjadi area persembunyian para DPO. Panggilan patut melalui jalur keluarga maupun penasihat hukum pun telah dilayangkan berulang kali.
Kendati demikian, eksekusi di lapangan kerap diwarnai kendala perlawanan sosial. Iqbal membeberkan bahwa tim penyidik tak jarang menghadapi penolakan keras hingga intimidasi fisik dari pihak keluarga terpidana. Padahal, beberapa buronan tercatat telah melarikan diri dalam kurun waktu cukup lama, yakni tiga hingga empat tahun.
Atas kondisi tersebut, pihak Kejaksaan memberikan peringatan keras kepada keluarga maupun masyarakat agar tidak memfasilitasi pelarian para buronan. Praktik menyembunyikan atau menghalangi eksekusi DPO memiliki konsekuensi pidana yang diatur tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) dan regulasi terkait penegakan hukum.
Deretan 14 Nama DPO dan Klaster Perkaranya
Berdasarkan data resmi Kejari Bandar Lampung, daftar 14 DPO didominasi oleh tindak pidana kejahatan siber/ITE, penipuan, pemalsuan, hingga kejahatan perbankan. Berikut perincian nama dan klaster perkaranya:
Tindak Pidana Korupsi Perbankan: Valdo Rivera, buronan dalam perkara dugaan korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Lampung Kantor Cabang Pembantu (KCP) Teuku Umar tahun anggaran 2023–2024.
Kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE): Didominasi oleh 9 nama, yakni Andreas Yudha Prasetya, Reynaldo Prasetyo Gultom, Sarah Kumaina, Fahmi Mulya Sanjaya, Zhodi Saputra, Yopy Febriantoro, Niken Oktaviana, Ferdi Miftahul Ulum, dan Soleha Indrawati.
Tindak Pidana Penipuan: Horisworo dan Andre Herlian.
Tindak Pidana Fidusia: Sugeng Pramono, dicari dalam perkara pemalsuan atau pemberian keterangan menyesatkan dalam perjanjian jaminan fidusia.
Tindak Pidana Perzinaan: Mutiah Balyana.
Kejari Bandar Lampung menegaskan komitmennya untuk menuntaskan penegakan hukum tanpa pandang bulu dan meminta peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi jika mengetahui keberadaan para DPO tersebut. (Red)
