Nelayan Kuala Teladas Hadang Kapal Keruk, Tolak Tambang Pasir Laut Berkedok Pendalaman Alur

Tulang Bawang, sinarlampung.co – Nelayan Kuala Teladas turun ke laut. Selasa (10/11/2026), mereka yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Lingkungan melakukan aksi spontan menghadang aktivitas pengerukan pasir laut di muara Way Tulang Bawang.

Aksi itu dipicu kembalinya kapal keruk yang diduga milik PT Sinar Tri Tunggal Perkasa. Kapal tersebut beroperasi di area tangkap nelayan tanpa sepengetahuan masyarakat.

Bagi nelayan, ini bukan soal alur pelayaran. Mereka menilai pengerukan itu adalah tambang pasir laut berkedok pendalaman alur yang mengancam wilayah tangkap, merusak ekosistem, dan mematikan sumber penghidupan.

“Laut ini tempat kami mencari makan. Kalau dikeruk, habitat kepiting rajungan, ikan, dan biota laut lainnya rusak. Kami mau makan apa?” begitu kira-kira keresahan yang disuarakan nelayan dalam aksi tersebut.

Kekhawatiran itu beralasan. Provinsi Lampung merupakan penyokong ekspor rajungan terbesar ketiga di Indonesia, dengan kontribusi 10 hingga 12 persen terhadap total ekspor nasional.

Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung, pada 2025 volume ekspor rajungan Lampung mencapai 1.441 ton dengan nilai ekonomi Rp518 miliar. Sentra utamanya berada di pesisir timur, meliputi Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Tulang Bawang, termasuk Kuala Teladas.

Artinya, aktivitas pengerukan di muara Way Tulang Bawang tidak hanya mengancam nelayan lokal, tetapi juga mengancam salah satu komoditas ekspor andalan Lampung.

Padahal, penolakan terhadap pengerukan ini sudah berlangsung sejak 2021. Saat itu, nelayan Kuala Teladas bersama sejumlah desa lainnya sudah menyampaikan pengaduan ke berbagai instansi pemerintah. Namun, hingga kini belum ada penyelesaian konkret.

Pada 2024, DKP Provinsi Lampung sempat turun tangan. Dalam pertemuan yang menghadirkan perusahaan dan nelayan, terungkap perusahaan belum memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

Setelah pertemuan itu, perusahaan menghentikan operasional dan menarik kapalnya dari Muara Way Tulang Bawang. Nelayan sempat bisa kembali melaut dengan tenang.

Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Pada pertengahan 2026, aktivitas pengerukan kembali muncul, diduga dilakukan perusahaan yang sama, tanpa pemberitahuan maupun pelibatan nelayan.

“Kembalinya aktivitas ini membuktikan persoalan belum pernah benar-benar diselesaikan. Penghentian pada 2024 tidak diikuti kepastian perlindungan wilayah tangkap,” tulis Forum Masyarakat Peduli Lingkungan dalam pernyataan sikapnya.

Bagi nelayan Kuala Teladas, laut bukan sekadar hamparan air yang bisa dikeruk demi kepentingan ekonomi. Laut adalah ruang hidup, sumber pangan, ruang sosial, dan penopang kehidupan masyarakat pesisir dari generasi ke generasi.

Karena itu, mereka mendasarkan perlawanan ini pada hak konstitusional. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Hal itu diperkuat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dalam Pasal 65 dan 66 menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup, akses informasi, partisipasi, serta perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan menegaskan tanggung jawab negara melindungi keberlangsungan usaha dan penghidupan nelayan.

Posisi nelayan juga diperkuat Putusan Mahkamah Agung Nomor 5 P/HUM/2025. Dalam putusan uji materi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, MA menyatakan Pasal 10 ayat (2), (3), dan (4) bertentangan dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Pasal-pasal yang dibatalkan itu selama ini menjadi dasar hukum pemanfaatan dan penjualan, termasuk ekspor, hasil sedimentasi berupa pasir laut.

Atas dasar itu, nelayan Kuala Teladas menyatakan empat sikap:

1. Menolak segala bentuk aktivitas penambangan pasir yang merusak ekosistem laut dan mengancam kehidupan nelayan Kuala Teladas.

2. Mendesak penghentian seluruh aktivitas penambangan pasir yang berdampak terhadap wilayah tangkap dan ruang hidup masyarakat.

3. Mendesak pemerintah melindungi ekosistem laut, wilayah tangkap, serta hak-hak ekonomi dan sosial nelayan.

4. Menuntut pelibatan masyarakat secara bermakna dalam setiap kebijakan dan rencana pembangunan yang berdampak terhadap ruang hidup mereka.

“Hentikan sekarang juga aktivitas tambang pasir yang merusak ekosistem laut dan merampas ruang hidup masyarakat! Hidup Rakyat! Hidup Nelayan! Hidup Perempuan yang Melawan!” tutup pernyataan sikap tersebut. (Red)