LBH Bandar Lampung Buka Posko Pengaduan Dugaan Kekerasan Seksual di Unila

Bandar Lampung, sinarlampung.co – YLBHI-LBH Bandar Lampung membuka posko pengaduan dan menyiapkan pendampingan hukum bagi korban dugaan kekerasan seksual yang melibatkan seorang oknum dosen sekaligus Ketua Program Studi di Universitas Lampung (Unila).

Langkah tersebut dilakukan menyusul mencuatnya dugaan kekerasan seksual di lingkungan kampus yang diduga melibatkan dosen berinisial RF. LBH Bandar Lampung juga meminta kasus tersebut diusut tuntas dan tidak diselesaikan sebatas persoalan administratif.

Pengacara Publik YLBHI-LBH Bandar Lampung, Sapto Aji Prabowo, mengatakan penanganan kasus kekerasan seksual harus mengutamakan perspektif korban, termasuk memastikan perlindungan dan pemulihan bagi pihak yang mengalami kekerasan.

Menurutnya, dugaan tersebut perlu dipandang secara serius, terlebih terdapat kemungkinan korban lebih dari satu orang.

Berdasarkan informasi yang diterima, dugaan peristiwa bermula ketika korban mendatangi ruangan RF untuk meminta tanda tangan kelengkapan berkas seminar hasil tesis.

Saat itu, RF diduga melontarkan perkataan yang membuat korban tidak nyaman dan mengajaknya berdiskusi di luar kampus. RF juga disebut meminta izin untuk memegang sesuatu yang awalnya dipahami korban sebagai karya penelitian berupa Busy Book.

Namun, RF kemudian diduga memegang pipi dan mengelus telinga korban. Oknum dosen tersebut juga diduga menghalangi korban saat hendak meninggalkan ruangan, kemudian memeluk dan menciumnya tanpa persetujuan.

Korban disebut melakukan perlawanan dengan mendorong terduga pelaku.

LBH Bandar Lampung menilai dugaan tersebut harus ditangani secara serius karena menyangkut penyalahgunaan jabatan dan relasi kuasa dalam lingkungan akademik.

Sapto menegaskan, korban memiliki hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 hingga Pasal 70 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Karena itu, Unila diminta menjamin pendampingan hukum, psikologis, dan akademik bagi korban, sekaligus menjaga kerahasiaan identitas serta mencegah intimidasi maupun tindakan represif.

Selain itu, LBH Bandar Lampung meminta proses pemeriksaan dilakukan secara independen, transparan, dan akuntabel tanpa intervensi maupun perlakuan istimewa karena jabatan akademik.

LBH juga merujuk Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 yang mengatur kewajiban perguruan tinggi dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus.

Apabila dugaan tersebut terbukti, LBH meminta pihak kampus menjatuhkan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Jika ditemukan unsur tindak pidana, penanganannya harus dilanjutkan melalui aparat penegak hukum.

Dalam pernyataannya, LBH Bandar Lampung turut mempertanyakan efektivitas mekanisme perlindungan korban dan kinerja satuan tugas pencegahan serta penanganan kekerasan di lingkungan Unila.

LBH menilai keberadaan regulasi dan satuan tugas tidak cukup apabila tidak diwujudkan dalam mekanisme pengaduan yang aman serta penanganan yang berpihak pada korban.

Melalui pernyataan tersebut, LBH Bandar Lampung menyampaikan lima tuntutan kepada pimpinan Unila.

Pertama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan rekomendasi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) sesuai ketentuan.

Kedua, menjamin perlindungan korban dan pelapor, termasuk pendampingan hukum, psikologis, dan akademik serta mencegah segala bentuk intimidasi.

Ketiga, memastikan proses hukum berjalan apabila ditemukan dugaan tindak pidana melalui pemeriksaan yang objektif dan transparan.

Keempat, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, termasuk efektivitas kinerja satuan tugas dan mekanisme pengaduan.

Kelima, memberikan sanksi tegas kepada pihak yang terbukti melakukan kekerasan seksual tanpa perlakuan istimewa karena jabatan maupun kedudukan akademik.

LBH Bandar Lampung menegaskan jabatan akademik tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.

Melalui pembukaan posko pengaduan tersebut, LBH Bandar Lampung mengajak korban maupun keluarga korban untuk mendapatkan pendampingan hukum dalam memperjuangkan hak dan memperoleh keadilan. (*)